Resmikan Layanan Elektronik di Banten, Menteri AHY: Birokrasi Harus Semakin Responsif

jpnn.com, BANTEN - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meluncurkan Implementasi Layanan Elektronik se-Provinsi Banten di Hotel Novotel Tangerang, Kamis (30/5/2024).
Dengan kehadiran layanan itu, delapan Kantor Pertanahan di setiap Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten siap melayani masyarakat dengan sistem elektronik.
Menurut Menteri AHY, salah satu indikator dalam melayani masyarakat adalah apakah warga merasa puas karena dilayani dengan baik, cepat, akuntabel, dan transparan.
Implementasi layanan elektronik dinilai dapat mewujudkan hal tersebut serta akan mempercepat proses yang selama ini cukup berbelit.
"Birokrasi yang kami bangun harus semakin responsif, melayani, dan profesional," tegasnya.
Transformasi digital juga sangat penting. Sebab sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat meluncurkan GovTech Indonesia (Portal INA Digital) dan SPBE Summit 2024, kehadiran birokrasi harus melayani, bukan mempersulit dan bukan malah memperlambat.
Sehingga seharusnya yang menjadi tolok ukur adalah kepuasan, manfaat yang diterima hingga kemudahan urusan masyarakat.
"Nantinya semua layanan publik terintegrasi termasuk layanan elektronik, dengan ini akan mem-bypass banyak sekali hal," politikus Partai Demokrat itu.
Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meluncurkan Implementasi Layanan Elektronik di Banten.
- 5 Berita Terpopuler: Berita Bikin Panik Honorer, Ribuan CPNS 2024 Jadi Mengundurkan Diri, Waduh
- 5 Berita Terpopuler: Jangan Sepelekan Peringatan Ahli Hukum, Semua ASN Wajib Tahu, karena Sangat Mudah Memberhentikan PPPK
- Prabowo Utus Jokowi hingga Natalius Pigai Hadiri Pemakaman Paus Fransiskus
- Soal Tuduhan Ijazah Palsu Kepada Jokowi, Pengamat: Kegagalan Memaknai Demokrasi dan Cara Beroposisi yang Sehat
- Sespimmen Menghadap Jokowi, Pengamat Singgung Ketidaktegasan Prabowo Memimpin
- Sespimmen Menghadap ke Solo, Pengamat: Upaya Buat Jokowi Jadi Pusat Perhatian Publik