Resolusi Tolak HTI dan FPI Bergema di Ruang Dewan

jpnn.com, MANADO - Sekelompok massa yang tergabung dalam Gerakan Komponen Nativ Sulut menyampaikan resolusi di ruangan Paripurna DPRD Sulut, Rabu (17/5) kemarin.

Resolusi yang disampaikan Komponen Nativ adalah mendukung sikap pemerintah baik pusat ataupun daerah dalam menindak ormas-ormas radikal.

Mereka juga menolak kehadiran FPI, HTI, dan ormas radikal di Sulut. Komponen Nativ yang datang dari tokoh masyarakat, tokoh agama, dan kalangan akademisi ini diterima Wakil Ketua DPRD Wenny Lumentut, anggota Teddy Kumaat, Ivone Bentelu, Meiva Lintang, Billy Lombok, dan Noldy Lamalo.

Salah satu anggota Komponen Max Siso mengatakan, tak ada tawar menawar dengan Pancasila. "Pancasila itu adalah dasar negara yang harus dijunjung setiap warga negara," katanya.

Siso menekankan, NKRI harga mati. Senada disampaikan akademisi Terry Frans.

Sementara Ketua Paguyuban orang Sanger, Talaud, dan Sitaro Agus Tahendung mengatakan, keadilan di negara ini sudah tidak ada. "Kalau seperti ini Indonesia bisa pecah," ujarnya.

Untuk itu dia meminta pemerintah membubarkan ormas radikal. "Jangan cuma di mulut saja,” tukasnya.

Dosen Fispol Unsrat Dr Max Rembang yang ikut dalam aksi mengatakan, DPRD harus memfasilitasi pertemuan dengan seluruh komponen masyarakat.