Respon Usulan KMP-KIH Dibubarkan, Fadli Zon: Dua Kubu tapi Cair
jpnn.com - JAKARTA - Politisi Partai Golkar, Tantowi Yahya menolak usulan pembubaran Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang disampaikan Wakil Sekjen PDIP Ahmad Basarah.
Dua kelompok besar yang saat ini ada di DPR, menurut Tantowi, perlu dijaga guna memudahkan dalam pengambilan keputusan.
"Saya rasa pengelompokan itu penting. Daripada seperti sebelumnya sembilan fraksi, yang masing-masing fraksi membawa kepentingannya sendiri sehingga terjadi gaduh. Proses pengambilan keputusan menjadi alot dan tidak efektif. Sekarang kan mudah karena hanya ada dua kelompok saja," kata Tantowi Yahya, di Senayan Jakarta, Rabu (22/10).
Saat Sidang Paripurna Selasa (21/10) misalnya, sebanyak lima fraksi yakni Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN, dan PKS telah memberikan nama-nama anggota fraksinya untuk komisi-komisi.
Sementara lima fraksi lainnya (PDIP, PKB, PPP, Nasdem dan Hanura) bertahan untuk tidak mengumpulkan nama-nama itu karena ingin ada kesepakatan pengambilan keputusan secara musyawarah terlebih dahulu.
"Jadi, pengelompokan itu simplifikasi proses pengambilan keputusan yang menurut saya itu hadiah yang besar bagi bangsa ini. Kok mau dibubarkan?" tanya Tantowi.
Sementara Waketum DPP Gerindra Fadli Zon mengatakan sekali pun ada dua koalisi, namun suasana tetap cair.
"Memang yang ada kan tidak ada kubu. Tapi kalau koalisi kan tetap ada. Pak Jokowi juga bilang gitu. Biasa saja kok. Dalam hal tertentu bisa bersatu dalam hal lain beda pendapat. Kita satu, DPR akan satu. Jadi, biarkan saja," ujar Fadli.(fas/jpnn)
JAKARTA - Politisi Partai Golkar, Tantowi Yahya menolak usulan pembubaran Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang disampaikan
- AKP Dadang Iskandar Pembunuh Kasat Reskrim Polres Solok Selatan Terancam Dihukum Mati
- Pertamina Patra Niaga Uji Penggunaan Bioethanol E10 Bersama Toyota dan TRAC
- Polisi yang Ditembak Mati Rekan Sendiri Dapat Kenaikan Pangkat Anumerta dari Kapolri
- Sekte Indonesia Emas Dideklarasikan Untuk Mewujudkan Perubahan Sosial
- PFM Tegaskan Ada 15 Kementerian dan 28 Badan Teknis yang Perlu Diawasi
- Unilever Sebut Inklusi, Kesetaraan, dan Keragaman Kunci Bisnis Berkelanjutan