Respons Andi Akmal Tentang Rencana Pemerintah Memangkas Satu Juta Ha Lahan Perhutani
“Saya minta pemerintah tidak terburu-buru mengeluarkan Permen yang mengatur persoalan pemangkasan lahan 1 juta Ha milik Perhutani. Alangkah baiknya, ini didiskusikan mendalam dengan DPR dan audiensi dengan berbagai kalangan akademisi termasuk aktivis perhutanan sosial,” ujar Akmal.
Akmal mengaku saat rapat di Komisi IV DPR sudah banyak bersuara tentang penolakan ini. Tentunya penolakan anggota DPR tidak sembarang menolak karena banyak sekali tuntutan rakyat di belakangnya yang menyampaikan aspirasi.
"Tolonglah pemerintah dalam mengambil tindakan besar ini jangan buru-buru dan hati-hati. Ini dampaknya tidak cepat tetapi perlahan dan pasti akan sangat mempengaruhi pola kehidupan masyarakat di Indonesia termasuk kebutuhan akan kelestarian lingkungan hidup,” ujar Andi Akaml.
Akmal menegaskan yang paling penting adalah jangan sampai ada penumpang gelap yang akan menunggangi program ini untuk kepentingan pribadi atau golongan.(fri/jpnn)
Anggota DPR RI Andi Akmal Pasluddin merespons rencana pemerintah menata ulang hutan di Jawa-Madura yang selama ini dikuasai Perum Perhutani.
Redaktur & Reporter : Friederich
- DPR Ingatkan Kesbangpol Batam Seusai Buat Surat Edaran Pengumpulan Data C1
- Wayan Sudirta Soroti Sejumlah Persoalan di Institusi Polri Termasuk Kasus Penembakan Anggota Paskibraka di Semarang
- Melawan Kriminalisasi Berbau Politik di Pilkada 2024
- Usut Tuntas Kasus Penembakan Polisi di Solok Selatan: Menunggu Implementasi Revolusi Mental Polri
- DPR Dukung Penuh Menko Polkam Lindungi Pelajar dari Judi Online
- Menhut Raja Antoni Lepasliarkan Satwa Dilindungi di Sorong, Papua Barat