Respons Brigjen Rusdi terhadap Front Persaudaraan Islam atau FPI, Tegas!
jpnn.com, JAKARTA - Sejumlah pentolan Front Pembela Islam (FPI) berencana mendeklarasikan ormas baru bernama Front Persaudaraan Islam.
Mananggapi rencana tersebut, Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Rusdi Hartono mengatakan, setiap ormas yang ada di Indonesia harus patuh terhadap aturan yang berlaku.
"Semua ada aturannya, apabila ingin menjadi satu ormas harus mengikuti aturan-aturan yang berlaku. Sebagai ormas tentunya apabila ingin diakui maka disesuaikan dengan undang-undang tentang keormasan," kata Brigjen Rusdi kepada wartawan di Jakarta, Selasa (5/1).
Jenderal bintang satu ini menuturkan, apabila ormas bentukan pentolan FPI ini tidak terdaftar, maka pemerintah punya wewenang untuk melarang dan membubarkannya.
"Akan tetapi, apabila dari FPI yang model baru apapun namanya ternyata tidak mendaftarkan atau tidak mengikuti aturan-aturan yang berlaku artinya di sini ada kewenangan dari pemerintah untuk bisa melarang dan bisa membubarkan," tegas Rusdi.
Mantan Kapolrestabes Makassar ini menambahkan, apabila hendak diakui dan bisa melakukan aktivitas, maka FPI versi baru ini harus didaftarkan ke pemerintah.
"Ini bisa dibubarkan karena tidak mendaftarkan keorganisasiannya sesuai dengan undang-undang yang berlaku," tambah Rusdi.
Diketahui, pentolan FPI berencana meluncurkan nama dan logo baru yakni Front Persaudaraan Islam (FPI).
Brigjen Rusdi Hartono menanggapi langkah pentolan FPI yang akan mendeklarasikan Front Persaudaraan Islam.
- Anak Buah Prabowo Temui Habib Rizieq, Ini yang Dibicarakan
- 5 Tuntutan 3 Ormas Islam, Nomor 2 Meminta 8 Hakim MK Tobat
- Kaca Spion
- Anies Didukung FPI, Pakar Khawatir Konser Musik Terancam
- Jika Menang Pilpres, AMIN Tak Akan Halangi FPI Ajukan Peninjauan Ulang
- Anies dan Ijtima Ulama Sudah Sehati, FPI Berpeluang Hidup Lagi