Respons Deklarator KAMI soal Pemerintah Pakai Duit Rakyat untuk Biayai Influencer

Respons Deklarator KAMI soal Pemerintah Pakai Duit Rakyat untuk Biayai Influencer
Aplikasi Instagram dan Twitter di ponsel. Foto/ilustrasi: Ayatollah Antoni/JPNN.Com

"Karena kami tak lihat dokumen anggaran, dan LPSE itu terbatas, maka tak menutup kemungkinan ini secara jumlah sebenarnya lebih besar. Bisa jadi lebih besar dari Rp 1,29 triliun, apalagi jika ditambah pemerintah daerah," kata Egi.

Egi mengatakan, instansi yang paling melakukan banyak aktivitas digital ialah Kementerian Pariwisata dengan pengadaan 44 paket, disusul Kementerian Keuangan (17 paket), lalu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (14 paket).

Anggaran terbesar untuk aktivitas digital justru adalah Kepolisian RI. Memang jumlah paket pengadaannya lebih sedikit dibanding Kementerian Pariwisata, tetapi nilai pengadaannya mencapai Rp 937 miliar.(ast/jpnn)

Pemerintah dianggap tidak peka dengan kesulitan rakyat. Sebab, pemerintah justru menggelontorkan dana besar ke influencer untuk menyosialisasikan program.


Redaktur & Reporter : Aristo Setiawan

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News