Respons Fahri Hamzah soal Daftar 200 Dai Versi Pemerintah

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah menilai Kementerian Agama (Kemenag) telah melakukan langkah konyol dengam menyusun rekomendasi tentang daftar nama 200 nama mubalig/mubaligah. Menurutnya, negara yang harusnya memfasilitasi perbedaan di antara para mubalig, justru membeda-bedakannya.

“Biarkan saja itu beda pendapat, tapi jangan pemerintah mengatur ini yang bagus ini yang tidak bagus, ini yang boleh ini yang tidak boleh. Kalau sekadar ngomong sih oke, tapi kan dia bikin rekomendasi dan ini seperti mau mengontrol imajinasi publik,” kata Fahri di gedung DPR, Jakarta, Senin (21/5).

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengaku khawatir nantinya pemerintah juga membuat daftar rekomendasi tentang nama-nama media yang boleh dibaca dan tidak. Bahkan, kata dia, bisa saja pers yang pro pemerintah masuk rekomendasi boleh dibaca, sedangkan yang selalu kontra dimasukkan daftar tak layak baca.

Tidak hanya itu, Fahri juga mengkhawatirkan pemerintah hanya mengizinkan BUMN memasang iklan di media-media tertentu sesuai rekomendasi. “Otak apa seperti begini? Ini kan otak otoriter, ini 20 tahun lalu boleh seperti begitu, kalau sekarang tidak boleh lagi begitu,” jelasnya.

Dia menambahkan, kalau alasan pemerintah mau menjaga kebangsaan maka tidak semestinya melakukannya dengan cara seperti itu. Sebaiknya, katanya, pemerintah memfasilitasi perbedaan pendapat di publik tanpa ada kesan mengaturnya.

“Sebab, selalu begitu ada pro kontra ya kan? Dia daftar 200 mubalig, yang lain bagaimana, nanti berantam lagi?” katanya.
                       
Menurut Fahri, hal-hal seperti itu sebenarnya bukan urusan pemerintah. Dia menegaskan, urusan pemerintah adalah memfasilitasi infrastruktur para mubalig ini.

“Cara melihat agama, cara melihat negara itu saja yang diomongkan,” jelasnya.(boy/jpnn)