Respons Gus Jazil MPR Tentang Rencana Pemerintah Membubarkan Lembaga Tidak Produktif

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) mewacanakan pembubaran lembaga yang tidak produktif. Kementerian yang dipimpin oleh Tjahjo Kumolo itu disebut telah menyortir 96 lembaga yang ada.
Terkait wacana tersebut, Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid sepakat dengan apa yang hendak dilakukan Tjahjo.
“Saya sepakat dengan langkah Pak Tjahjo yang hendak membubarkan lembaga tak produktif,” ujarnya, Jakarta, 13 Juli 2020.
Ketika ditanya lembaga mana saja yang layak untuk dibubarkan, politikus PKB itu tidak mau menyebutkan lembaga mana saja yang patut dibubarkan. Dirinya hanya mengatakan, "saya yakin Menpan RB punya tolok ukur, evaluasi kinerja dan produktifitas sebuah lembaga.”
“Bagi lembaga yang tidak berdaya dan tidak bermutu, saya sepakat untuk dibubarkan,” tambahnya.
Terkait wacana membubarkan lembaga yang tak produktif, menurut pria asal Pulau Bawean, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, itu pemerintah melakukan dua langkah penting. Pertama, membubarkan lembaga yang tidak produktif untuk mengurangi beban dan refocusing anggaran negara.
"Sebaiknya anggaran lembaga yang dibubarkan bisa dialihkan ke penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional,” ujarnya.
Kedua, apa yang dilakukan pemerintah disebut salah satu cara menerapkan manajemen crisis, yakni mengefektifkan, merampingkan dan atau membubarkan lembaga yang kurang diperlukan.
Gus Jazil MPR RI merespons rencana Pemerintahyang mewacanakan pembubaran lembaga yang tidak produktif.
- 3 Juta Lulusan SMA/SMK Menganggur, Waka MPR: Berbagai Langkah Harus Segera Diambil
- HNW Usulkan ke Prabowo Terbitkan Keppres yang Tetapkan 3 April sebagai Hari NKRI
- Pemerintah Siapkan Retret Gelombang Kedua untuk Kepala Daerah
- Danantara dan Komitmen Presiden Bagi Hilirisasi SDA-Tanaman Pangan
- Waka MPR Dorong Pemda Proaktif Sosialisasikan Persyaratan SPMB 2025 Secara Masif
- Fenomena Pendatang Saat Mudik, Wagub Jabar: Jangan Membebani Pemerintah!