Respons KPK soal Dugaan Roy Suryo Bawa Barang Kemenpora
jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mempelajari persoalan barang milik negara (BMN) aset Kementerian Pemuda dan Olahraga yang dibawa Wakil Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Roy Suryo. Menurut Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, hal yang perlu dipelajari adalah unsur dugaan korupsi dalam kasus itu.
“Kami pelajari dulu dari Undang-undang Tipikor (Tindak Pidana Korupsi, red), mulai penyelewengan jabatan terus gratifikasi, pemerasan. Ada tujuh bentuk (korupsi) yang mana, kami harus pelajari dulu," ujar Saut di DPR, Jakarta, Rabu (5/9).
Saut menambahkan, hal lain yang perlu dipelajari adalah laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN) yang disetorkan Roy setelah lengser dari jabatan menteri pemuda dan olahraga (Menpora). Jika ada kenaikan jumlah kekayaan yang janggal, tentu KPK akan menanyakannya.
"Jadi kalau jumlahnya bisa berubah, kemudian itu dari mana. Itu yang dipertanyakan," katanya.
Namun, Saut mengingatkan Roy jika memang masih membawa BMN inventaris Kemenpora sebaiknya segera mengembalikannya. "Daripada itu berkempanjangan sebaiknya dikembalikan," pungkasnya.
Sebelumnya Sekretaris Kemenpora Gatot S Dewa Broto telah menyurati Roy hingga tiga kali. Surat terakhir dari Kemenpora merujuk temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang berbagai BMN yang masih dibawa Roy.
Namun, Roy membantah surat Kemenpora. Politikus berdarah ningrat itu justru menyebut surat Kemenpora sebagai fitnah untuk menjatuhkan nama baiknya.(gwn/JPC)
KPK akan mempelajari dugaan korupsi terkait barang-barang Kemenpora yang masih dibawa Roy Suryo setelah lengser dari posisi Menpora pada Oktober 2014.
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Usut Kasus Korupsi di Pemprov DKI, KPK Periksa Pemilik KJPP Wisnu Junaidi dan Rekan
- Soal Jet Pribadi Kaesang, Hasto: Ada Pihak yang Coba Mengendalikan KPK
- Kasus Korupsi Proyek APD Covid-19, KPK Jebloskan Pengusaha Ini ke Sel Tahanan
- Inilah Putusan KPK soal Penggunaan Jet Pribadi Kaesang bin Jokowi
- KPK Sarankan Semua Pihak Profesional Saat Tangani PK Mardani Maming
- Debat Pilgub Jateng: Andika Sebut Indeks Demokrasi dan Pelayanan Publik Menurun