Respons MAKI Soal Jaksa Agung Pilihan Jokowi

jpnn.com, JAKARTA - Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Kejaksaan Agung (Kejagung) 2012 ST Burhanudin resmi dilantik Presiden Joko Widodo menjadi jaksa agung.

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Boyamin Saiman menduga pilihan kepada Burhanudin karena faktor kedekatan dengan tokoh atau pengurus partai yaitu adik kandung dari anggota DPR yang juga bekas Ketua DPD PDIP Jawa Barat TB Hasanuddin.

“Kami menyayangkan pilihan Yang Mulia Paduka Presiden Jokowi terhadap Burhanudin dikarenakan berbau politik dan mengulang kembali pemilihan Jaksa Agung periode sebelumnya, M Parestyo dari Nasdem," kata Boyamin dalam siaran persnya, Rabu (23/10).

Boyamin menambahkan diakui atau tidak kejagung periode sebelumnya kental kepentingan politik sehingga tidak mandiri dalam penegakan hukum termasuk pemberantasan korupsi.

“Kami meragukan jaksa agung baru akan mampu menegakkan hukum secara mandiri dan independen, terlepas dari kepentingan politik jika mengacu terpilihnya Burhanudin adalah faktor kedekatan terhadap partai politik,” jelasnya.

Menurur Boyamin, kejagung tidak akan ada gebrakan pemberantasan korupsi yang spektakuler. Dia memprediksi lebih cenderung penanganan rasuah dengan mekanisme penyelesaian administrasi lewat pola APIP (Aparat Pengawasan Internal Pemerintah atau Inspektorat), yang mengedepankan proses pengembalian kerugian negara dan mengeyampingkan proses hukum pidana.

"Korupsi tidak akan menurun karena prosesnya tidak menimbulkan efek jera," ujarnya.

Meskipun demikian, dia mengajak untuk memberi kesempatan dan tunggu satu tahun pertama apakah jaksa agung baru mampu menjawab tantangan pemberantasan korupsi yang menaikkan indek persepsi menjadi di atas 4 dari yang sekarang baru 3,7.