Respons Mendagri soal #2019GantiPresiden Vs #DiaSibukKerja

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menilai gesekan antara sekelompok massa berkaus #2019GantiPresiden kubu yang mengenakan atribut #DiaSibukKerja di arena car free day (CFD), Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat telah melanggar aturan. Tjahjo juga menyebut aksi itu bukan tindakan mendidik bagi masyarakat.
"Kan pernyataan Bawaslu sebenarnya sudah menyalahi aturan ya. Ya saya kira marilah kita memberikan proses pendidikan politik kepada masyarakat yang dewasa," kata Tjahjo di Jakarta, Senin (30/4).
Mantan sekretaris jenderal DPP PDI Perjuangan itu menegaskan, ada aturan tentang jadwal dan tahapan pemilihan presiden. Menurutnya, ketentuan itu mestinya tidak dilanggar.
"Jangan dibangun pada sebuah proses yang tidak mendidik apalagi dibangun pada sebuah proses yang memancing kekerasan. Saya kira masyarakat cukup dewasa dan masyarakat tidak terpancing," tuturnya.
Saat ditanya mengenai upaya mencegah hal serupa tidak terjadi di daerah, Tjahjo meyakini Bawaslu dan jajarannya pasti sudah mengantisipasinya. Namun, mantan anggota DPR itu tetap mengajak masyarakat lebih dewasa.
"Saya kira itu kan hak masyarakat ya. Tapi masyarakat harusnya arif dan cukup dewasa (berpolitik)," pungkasnya.(fat/jpnn)
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyatakan, ada aturan tentang jadwal dan tahapan pemilihan presiden yang seharusnya tak dilanggar.
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam
- Kuasa Hukum Tegaskan Agustiani Tio Harus Berobat ke China, tetapi Dihalangi KPK
- Pengamat: Pilkada Barito Utara Berjalan Baik, Sesuai Aturan yang Belaku
- Ketua KPU Barito Utara Sebut Sudah Jalankan Seluruh Aturan Pilkada
- Johanis Tanak Nilai Kewenangan DPR Evaluasi Pejabat Bertentangan dengan UU
- Mendagri Tito Ungkap Alasan Mundurnya Jadwal Pelantikan Kepala Daerah
- Datangi Komnas HAM, Agustiani Tio Laporkan Kesewenang-wenangan KPK