Respons Mendagri Soal Isu Mobilisasi ASN Dukung Jokowi

jpnn.com, JAKARTA - Mendagri Tjahjo Kumolo membantah rumor pemerintah pusat memobilisasi Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun pejabat di daerah untuk mendukung pasangan calon presiden petahana Joko Widodo-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019.
"Kalau ada tuduhan ke Pak Jokowi, mungkin saya sebagai Mendagri menggerakkan atau memobilisasi ASN, itu secara fakta dan kenyataan bisa dicek di lapangan, sama sekali tidak ada mobilisasi," ujar Tjahjo di Jakarta, Jumat (31/5)
Mantan Sekjen DPP PDI Perjuangan ini secara khusus juga menjawab terkait dugaan adanya arahan dari pemerintah pusat agar para kepala daerah mendukung paslon nomor urut 01.
Baca: Ayah dan Anak Ditemukan Tewas Telentang di Atas Kasur
"Soal kepala daerah deklarasi, itu inisiatif dan kesadaran masing-masing. Tidak pernah ada instruksi atau arahan dari pusat," ucapnya.
Tjahjo menjamin kepala daerah mengikuti aturan main sebagaimana ketentuan undang-undang yang ada pada Pemilu 2019. Dia juga menegaskan, kewenangan penyelenggaraan pemilu sepenuhnya berada di tangan penyelenggara dan pengawasan berada di tangan Bawaslu serta DPR.
"Sementara fungsi pemerintah itu sifatnya membantu sebagaimana permintaan KPU. Misalnya dukcapil maupun perbantuan daerah," pungkas Tjahjo.(gir/jpnn)
Mendagri Tjahjo Kumolo membantah rumor pemerintah pusat memobilisasi Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun pejabat di daerah untuk mendukung pasangan calon presiden petahana Joko Widodo-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019.
Redaktur & Reporter : Ken Girsang
- Penuh Semangat, Mendagri Tito Ikuti Senam Pagi bersama Para Kepala Daerah di Magelang
- Mendagri Tito Ungkap Alasan Mundurnya Jadwal Pelantikan Kepala Daerah
- Desak Mendagri Copot Pj Bupati Lahat, Massa Aksi Sorot Dugaan Korupsi
- Komisi II Bakal Undang Mendagri-KPU Bahas Opsi Pelantikan Kepala Daerah Terpilih
- Rahmat Saleh PKS Minta Mendagri Lantik Kepala Daerah Tak Bersengketa Sesuai Jadwal
- 5 Berita Terpopuler: Sisa Honorer Masih Membeludak, Bakal Dicarikan Formasi PPPK 2024, Tanpa Tunjangan?