Respons Mendagri Soal Perseteruan Wali Kota Tangerang dengan Menkumham
jpnn.com, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo sudah melayangkan surat panggilan kepada Wali Kota Tangerang Arief Wismansyah yang berseteru dengan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.
"Akan kami undang. Besok siang. Dan kami juga akan memanggil gubernur. Supaya ikut memberikan pembinaan," ucap Tjahjo di Kantor Sekretariat Negara, Jakarta pada Rabu (17/7).
BACA JUGA: Yunan Helmi Ungkap Alasan Tak Bawa Yoo Jae-hoon saat Lawan Borneo FC
Diketahui, perseteruan Arief dengan Yasonna berkaitan dengan sengketa lahan di Kota Tengerang yang mengemuka ke publik. Menteri dari PDI Perjuangan tersebut menyebut Arief mencari masalah.
Pasalnya, Arief menuding pembangunan Politeknik BPSDM Hukum dan HAM di pusat pemerintahan Kota Tangerang yang belum lama ini diresmikan Yasonna, tidak mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
Perseteruan keduanya berujung tindakan Arief memutuskan pelayanan publik untuk kantor Kemenkumham di daerahnya itu. Mulai penerangan jalan, pengangkutan sampah dan lainnya.
Tjahjo sendiri menyebut terjadi miskomunikasi antara Arief dengan Yasonna. Menurutnya, seharusnya Arief tidak boleh menuduh sesuatu yang belum terkonfirmasi dengan benar.
"Kedua, wali kota tidak boleh melangkah sepihak yang merugikan publik. Seperti memutus air, memutus listrik. Itu tidak boleh. Karena apa pun ini masalah tata ruang. Masalah Perda," tegasnya.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo sudah melayangkan surat panggilan kepada Wali Kota Tangerang Arief Wismansyah yang berseteru dengan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.
- Menekraf dan Mendagri Teken Surat Keputusan, Ekonomi Kreatif Diharapkan Menggeliat
- Mendagri Sebut Elen Setiadi jadi Pj Gubernur Terbaik Kedua se-Indonesia
- Pemerintah Pusat Gelontorkan Rp 919 Triliun ke Daerah, Mendagri Tekankan Poin Ini
- Mendagri: Tiga Pilar Kekuatan Negara Dimulai dari ASN Berkualitas
- Pj Bupati Tapanuli Utara Bikin Gaduh, Mendagri Didesak Segera Mencopot
- Kecewa, Jajaran OPD dan Camat di Nias Barat Adukan Kinerja Plt Bupati ke Mendagri