Respons Menkumham Terkait Wacana Amendemen UUD 1945
jpnn.com, JAKARTA - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly mengatakan mayoritas partai politik telah sepakat menghidupkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara atau GBHN melalui amendemen terbatas pada UUD 1945.
Menteri dari PDI Perjuangan itu pun mengingatkan supaya kesepakatan fraksi-fraksi di MPR untuk amendemen terbatas itu harus dijaga agar jangan melebar ke mana-mana.
"Ini perlu dikoreksi, tidak ada keinginan macam-macam soal itu (amendemen). Ini sudah dibahas bahkan oleh badan pengkajian MPR, sudah dibahas secara bersama oleh partai politik," kata Yasonna di Istana Negara, Jakarta, Senin (12/8).
Revisi terbatas itu jelas tidak boleh keluar dari wacana menghidupkan kembali GBHN sebagai pedoman pembangunan nasional berkelanjutan. Sesuai draf yang disiapkan MPR, Pokok-pokok Haluan Negara itu untuk kurun waktu 2020-2045.
BACA JUGA: Amendemen UUD 1945 Buka Kans Jokowi Maju di Pilpres Lagi?
"Ya soal hanya sekadar mengajukan supaya ada arah pembangunan bangsa yang jelasa kan, dibuat GBHN. Itu saja. Enggak ada macam -macam lain, jadi ini menjadi liar ke mana ke mana-mana," tandasnya.
Belakangan berkembang wacana bahwa amendemen kelima UUD 45 berpeluang mengembalikan pemilihan presiden yang sekarang dipilih langsung oleh rakyat, dikembalikan dipilih oleh MPR.(fat/jpnn)
Menkumham mengingatkan supaya kesepakatan fraksi-fraksi di MPR untuk amendemen terbatas itu harus dijaga agar jangan melebar ke mana-mana.
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam
- Nico Afinta Resmi Jabat Sekretaris Jenderal Kemenkumham
- Kemenkumham Dukung Timnas Indonesia Menuju Piala Dunia 2026 dengan Beri Naturalisasi
- Dukung Target Timnas, Kemenkumham Percepat Naturalisasi Pemain
- Respons Yasonna Setelah SK Kemenkumham Soal Masa Bakti Pengurus PDIP Digugat
- Pengamat Apresiasi Perbaikan Kualitas Makanan bagi Narapidana di Lapas
- Menkumham Supratman Apresiasi Produksi Kerajinan Warga Binaan Pemasyarakatan