Respons Ombudsman soal Libur PNS Jumat sampai Minggu
jpnn.com, JAKARTA - Komisioner Ombudsman RI (ORI) Laode Ida mengaku belum bisa berkomentar banyak soal rencana penambahan hari libur PNS menjadi Jumat sampai Minggu, secara bergiliran.
Laode mengatakan wacana itu juga sempat disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo yang berkunjung ke Ombudsman pada Rabu (4/12).
"Tadi juga baru dijelaskan dalam pertemuan dengan menpan di kantor Ombudsman. Menteri dan jajarannya datang. Disampaikan, didiskusikan juga itu. Tetapi kan itu belum terjadi, masih merupakan bagian dari wacana," kata Laode saat dihubungi jpnn.com.
Dalam bayangannya, kebijakan itu mungkin bisa diterapkan hanya untuk bidang kerja tertentu di mana ASN bersangkutan dapat memadatkan jam kerjanya tiap hari sampai diperoleh akumulasi jam kerja dalam satu minggu hanya 4 hari kerja. Asalkan memenuhi kuota 80 jam dalam dua pekan.
Dengan skema seperti begitu, katanya, seorang ASN bisa mendapatkan tambahan hari libur pada Jumat, ditambah hari libur normal Sabtu dan Minggu.
Saat ditanya sejauh mana kebijakan ini bisa dijalankan secara efektif tanpa mengganggu pelayanan publik, Laode meniali hal itu baru bisa diukur ketika wacana itu sudah terimplementasikan atau diuji coba.
"Jadi kami belum bisa bicara banyak, karena ini kan baru merupakan wacana," tambah mantan Anggota DPD RI ini. (fat/jpnn)
Komisioner Ombudsman RI alias ORI Laode Ida mengaku sempat singgung masalah libur PNS Jumat sampai Minggu dengan MenPAN RB Tjahjo Kumolo.
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam
- Layanan Terbaik Pengelola Zakat, Raih Penghargaan Tertinggi Ombudsman
- Kinerja Pelayanan Publik Pemda di Jateng Oke, Ombudsman Beri Apresiasi
- Ombudsman Minta Polda Sumbar Ungkap Motif Kasus Polisi Tembak Polisi Secara Transparan
- Ombudsman: Perlindungan BPJS Ketenagakerjaan Bagi Petani dan Nelayan Sangat Penting
- Honorer Pelamar PPPK 2024 Punya Masalah, Silakan Hubungi Nomor WA Ini
- Satgas Saber Pungli & ORI Apresiasi Layanan Keimigrasian Minim Aduan Pungutan Liar