Respons Pengamat Perihal Busana yang Dikenakan Puan Maharani Saat Rapat Paripurna DPR
jpnn.com, JAKARTA - Pengajar Komunikasi Politik Universitas Indonesia (UI) Ari Junaedi merespons busana yang dikenakan Puan Maharani saat Rapat Paripurna DPR RI 16 Agustus 2021.
Menurut Ari, pakaian yang dikenakan Ketua DPR RI itu sebagai apresiasi kepada Propinsi Bali yang paling cepat mencapai target vaksinasi. Cakupan vaksinasi di Pulau Dewata tersebut kini di atas 90 persen.
“Makna busana Ibu Puan itu mengajak masyarakat Indonesia untuk mau divaksinasi, dan mempercepat vaksinasi seperti di Bali,” kata Ari dalam siaran pers pada Sabtu (21/8).
Ari mengatakan vaksinasi oleh pemerintah adalah salah satu hal yang terus diawasi Puan sebagai pimpinan lembaga DPR yang mempunyai fungsi checks and balances.
“Kita tahu selama ini Puan memang konsen dengan ketersediaan vaksin, pemerataan vaksin, bahkan mendorong adanya vaksin untuk anak di bawah 12 tahun,” ujar Ari.
Ari menilai busana dengan sentuhan Bali yang elegan ini adalah simbol optimistis bagi kebangkitan wisata, budaya, dan ekonomi Pulau Dewata setelah mencapai target vaksinasi.
“Ibu Puan ingin menyampaikan bahwa setelah semua daerah mencapai target vaksinasi dan herd immunity, kita optimistis roda ekonomi yang menyejahterakan rakyat bisa berjalan lagi. Tidak cuma di Bali, tetapi semua penjuru negeri,” kata Ari.
Menurut Ari, makna pakaian yang dikenakan Presiden Joko Widodo dan Puan Maharani di acara Sidang Tahunan MPR dan Pidato Kenegaraan itu saling melengkapi di saat pandemi sekarang ini.
Pengajar Komunikasi Politik Universitas Indonesia (UI) Ari Junaedi merespons busana yang dikenakan Ketua DPR RI Puan Maharani saat Rapat Paripurna DPR RI 16 Agustus 2021.
- Menolak Lupa!: Pentingnya Pilkada Langsung Dalam Kehidupan Demokrasi Bangsa Indonesia
- Terungkap saat RDP di Komisi III, Anak Bos Toko Roti Pernah Bilang Kebal Hukum
- Seleksi PPPK 2024 Tahap 3 Bisa Selamatkan Honorer TMS, Jangan Ada PHK Massal
- Dirut Bank Mandiri Raih Best Financial Leader di Ajang CNBC Indonesia Award 2024, Darmadi Durianto: Membanggakan
- Forkopi Dorong Pemerintah dan DPR Bisa Segera Bahas Revisi UU Perkoperasian
- Quo Vadis Putusan MK Soal Kewenangan KPK Dalam Kasus Korupsi TNI: Babak Baru Keterbukaan & Kredibilitas Bidang Militer