Respons Pengamat Terkait Pengadaan Komputer di DKI
jpnn.com, JAKARTA - Ahli Sekuriti dan Anti-virus, Alfons Tanujaya mempertanyakan alasan pemerintah DKI Jakarta menunjuk langsung merek komputer yang diadakan dalam rancangan APBD DKI Jakarta sampai dengan menyebutkan spesifikasi Z14 ZR1. Padahal, kata Alfons, spesifikasi tersebut sudah jelas-jelas merujuk pada produk IBM.
"Mengapa perlu menunjuk merek, kok sampai spesifik Z14 ZR1 yang notabene jelas-jelas menunjuk ke produk IBM. Seharusnya yang ditunjuk adalah spesifikasi sehingga terbuka peluang bagi merek lain dan terbuka peluang untuk mengecek kebenaran dan kewajaran harga,” ujar Alfons dalam keterangan persnya, Minggu (8/12/2019).
Alfons mengakui bahwa dari sisi harga, secara pricelist atau harga jual bisa saja harga komputer kelas mainframe Z14 ZR1 sesuai dengan yang dianggarkan pemprov DKI Jakarta. Namun, kata dia, perlu diteliti lebih jauh karena produk tersebut merupakan produk eksklusif.
"Jadi soal harga karena eksklusif ya mau-maunya vendor yang punya barang. Mau dia jual Rp100 juta, Rp1 miliar atau Rp100 miliar karena sudah menunjuk merek, ya mau bilang apa. Apalagi, ada diskon dan diskon untuk barang eksklusif ini sangat besar, bisa saja mencapai 50 persen. Ini yang perlu menjadi perhatian dan celah yang dimanfaatkan," terang dia.
Pemprov DKI, kata Alfons, seharusnya memaparkan secara detail alas an membutuhkan mesin dengan kemampuan proses sebesar ini. Dia juga mempertanyakan alasan Pemprov DKI tidak mempertimbangkan cloud lokal yang secara teknis sangat efektif dan efisien.
"Dengan cloud lokal, maka tidak perlu investasi hardware yang sangat mahal tetapi tetap bisa menggunakan sumber daya komputer yang dibutuhkan sesuai kebutuhan pemakaian," tandas dia.
Alfons juga mempertanyakan efisiensi dan efektivitas mengelola sendiri data center dengan server sebesar ini. Pasalnya, kata dia, mengelola data center sendiri memerlukan biaya yang tidak main-main, biaya maintain data center, biaya bandwidth, biaya backup, biaya pengelolaan server dan lain-lain.
"Dengan cloud biaya-biaya pengelolaan yang bersifat fisik bisa dihilangkan dan diganti dengan biaya variabel sesuai pemakaian berapa sumber daya komputer dan data yang dibutuhkan," tutur dia.
Menurut Alfons, spiritnya jangan bagaimana menghabiskan anggaran yang ada tetapi bagaimana mencapai tujuan yang diinginkan dengan biaya seefisien namun tetap andal.
- Jubir PSI: PDIP Pengusul PPN 12%, Sekarang Mau Jadi Pahlawan Kesiangan
- Usut Kasus Korupsi di Pemprov DKI, KPK Panggil Pihak PT PwC Indonesia Advisory
- PSI DKI Jakarta Ucapkan Selamat Kepada Pramono-Rano
- 5 Sektor Ini Bakal Dapat Upah Minimum Lebih Besar dari UMP DKI Jakarta 2025
- Pemprov DKI Belum Umumkan Upah Minimum Sektoral 2025, Ini Sebabnya
- Pemprov DKI Bakal Keluarkan Surat Edaran WFH Bila terjadi Banjir di Hari Kerja