Respons Politikus PKS Nevi Saat Berkunjung ke Pertamina dan PGN

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI Hj. Nevi Zuairina mengatakan harus ada integrasi antar-BUMN Energi dalam melayani kebutuhan seluruh masyarakat Indonesia.

Hal itu disampaikan Nevi saat melakukan kunjungan kerja (Kunker) Komisi VI DPR ke PT Pertamina dan PT PGN pada Senin (31/5/2021).

Legislator perempuan asal Sumatera Barat II ini menyoroti kebutuhan dasar masyarakat dalam rumah tangganya yakni persoalan pengolahan makanan di dapur. Pertamina (elpiji), PLN (kompor induksi listrik) dan PGN (jaringan gas) dapat optimal memenuhi kebutuhan masyarakat dengan merata dan harga terjangkau untuk seluruh lapisan masyarakat.

"Untuk saat ini, PGN dapat fokus membangun jaringan gas di seluruh Pulau Jawa terlebih dahulu dengan pertimbangan besarnya biaya investasi. Secara bersamaan, harus ada sinkronisasi perencanaan penyediaan LPG dan konversi Kompor Induksi sehingga tercipta masterplan yang jelas dan terintegrasi antar-BUMN Energi dalam memenuhi kebutuhan dasar rakyat sehari-hari,” ujar Nevi.

Politikus PKS ini menyoroti Proyek strategis nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan PSN.

Proyek JTB (Jambaran-Tiung Biru) yang dioperatori PT Pertamina EP Cepu akan memproduksi gas siap jual sebesar 172 juta kaki kubik per hari (million standard cubic feet per day/MMscfd). Gas tersebut akan dikirim melewati saluran pipa gas sepanjang 11,5 km kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) melalui saluran pipa gas PT Pertamina Gas.

“Jaringan gas khusus Pulau Jawa ini dapat menjadi prioritas awal sehingga di luar Pulau Jawa dapat dominan untuk konsumsi LPG. Sedangkan penggunaan kompor induksi dapat merata seluruh Indonesia sesuai biaya termurah yang dapat di capai untuk konsumsi rumah tangga. Sehingga ada diversifikasi penggunaan energi yang akan memenuhi kebutuhan yang merata seluruh rakyat Indonesia,” ujar Nevi.

Anggota Panja Energi Komisi VI ini mengkritisi pada komitmen PLN untuk menyerap keseluruhan gas yang sudah dialokasikan ke PLN.