Respons Politikus PKS Nevi Zuairina Soal SKB Tiga Menteri, Simak Penjelasannya

jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPR RI Fraksi PKS Hj Nevi Zuairina bersilaturahmi dengan seluruh Anggota dan struktur PKS se-Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat pada Minggu (7/2/2021).
Dalam pertemuan ini, Nevi berdialog sekaligus sosialisasi situasi dan kondisi proses kebernegaraan di lingkungan DPR dan MPR.
Salah satu dialog yang cukup menarik adalah berkaitan dengan SKB tiga menteri terkait seragam siswa-siswi di sekolah.
SKB tersebut antara lain mengatur tentang tidak boleh sekolah atau pemerintah daerah melakukan pemaksaan tentang pakaian kekhusuan seperti siswi berjilbab.
“Bu soal SKB tiga menteri, bagiamana ibu menyikapinya?,” tanya seorang peserta dialog di Lubuk Sikaping.
Nevi Zuairina yang juga istri Gubernur Sumbar Irwan Prayitno ini menjawab SKB tiga menteri bagus dan akan lebih bagus kalau mengakomodasi nilai-nilai kearifan lokal. Termasuk soal siswi berpakaian jilbab ke sekolah, selain kearifan lokal juga mengandung nilai religius.
“Soal siswi berjilbab, seperti di Sumbar, sebenarnya tidak ada pemaksaan pihak sekolah, apalagi pemerintah daerah,” ujar Nevi.
Seragam siswi dengan kekhasan agama, kata Nevi Zuarina telah diatur sejak 2014 lewat Permendikbud.
SKB tiga menteri bagus dan akan lebih bagus kalau mengakomodasi nilai-nilai kearifan lokal. Termasuk soal siswi berpakaian jilbab ke sekolah, selain kearifan lokal juga mengandung nilai religius.
- Langkah Andhika Satya Pangarso Diharapkan Menginspirasi Anak Muda
- Dukung Kolaborasi Kementerian Imipas-Polri Berantas Narkoba di Lapas, Sahroni: Perlu Gebrakan!
- DPR RI dan Media Berkolaborasi Dorong UMKM di Jawa Barat, Begini Respons Desi Ratnasari
- Slamet Ariyadi DPR: Lemhanas Perlu Merevitalisasi Pembelajaran dan Pemahaman Ideologi Pancasila
- 11 Rekomendasi Penyelesaian Honorer, Pemerintah & DPR RI Perlu Mendengar
- Bappenas Minta Tambah ASN & Kantor Baru di Tengah Efisiensi Anggaran, Hillary: Apa Urgensinya?