Respons Sanggam Hutapea Setelah Unesco Beri Kartu Kuning untuk Kaldera Toba, Simak

jpnn.com, JAKARTA - Pemerhati dan pelaku pariwisata Sanggam Hutapea merespons setelah UNESCO memberi kartu kuning ke kawasan Danau Toba akibat minimnya aksi sejak ditetapkan sebagai Global Geopark tahun 2020.
Sanggam mendorong para wakil rakyat dari daerah pemilihan Sumatera Utara yang saat ini duduk di kursi DPR RI memberikan perhatian serius terhadap kawasan Danau Toba.
Dia mengatakan anggota DPR RI khususnya dari daerah pemilihan Sumut II dan III, yang bersinggungan langsung dengan kawasan Danau Toba harus memaksimalkan fungsi pengawasannya terhadap pengelolaan dan pengembangan kawasan Danau Toba.
“Salah satu faktor tidak maksimalnya pengelolaan kawasan Danau Toba sesuai rekomendasi Unesco adalah lemahnya pengawasan,” ujar Sanggam Hutapea dalam keterangan tertulis pada Kamis (28/9).
Sebab jika sejak awal ada pengawasan yang baik tentu para pengurus yang ditunjuk mengelola dan mengembangkan kawasan Danau Toba pasca-diterima Unesco, tidak akan jalan di tempat.
Oleh karena itu, dia berharap para wakil rakyat di DPR RI dari dapil Sumut aktif melakukan pengawasan sebagai salah satu fungsi melekat pada para anggota DPR RI.
Dia berharap dengan pengawasan yang aktif dari anggota DPR, ke depan pengelolaan kawasan Danau Toba berjalan sesuai rekomendasi Unesco
Disamping fungsi pengawasan, menurut Alumnus pascasarjana Universitas Gajah Mada, fungsi anggaran yang juga melekat pada para anggota DPR RI, kiranya dimaksimalkan untuk memperjuangkan anggaran untuk pengelolalaan dan pengembangan kawasan Danau Toba di tingkat pusat.
DPR harus memberikan perhatian serius ke kawasan Danau Toba setelah Unesco beri kartu kuning akibat minimnya aksi sejak ditetapkan sebagai Global Geopark 2020.
- Bamsoet Prihatin Muruah Pengadilan Rusak Akibat Rentetan Kasus Melibatkan Hakim
- Sarmuji: Golkar Pastikan Hadir Jika Pemerintah Ajak Diskusi Soal RUU Perampasan Aset
- Prabowo Ingin Hapus Kuota Impor, Riyono Komisi IV: Demi Memberikan Ruang Keadilan
- Hakim Terseret Kasus Suap, Legislator Minta MA Membenahi Sistem Promosi Jabatan
- Eksistensi Suap Hakim, Mafia Hukum dan Peradilan di Indonesia: Penyakit Kronik dan Upaya Penanggulangannya
- Revisi UU TNI: Menyelaraskan Ketahanan dengan Dinamika Zaman