Respons Sanggam Hutapea Setelah Unesco Beri Kartu Kuning untuk Kaldera Toba, Simak

Respons Sanggam Hutapea Setelah Unesco Beri Kartu Kuning untuk Kaldera Toba, Simak
Pemerhati dan pelaku pariwisata Sanggam Hutapea. Foto: Dokumentasi pribadi

Sebab, sejatinya ketika kita mengajukan kaldera Toba masuk Unesco maka ada tanggung jawab bersama untuk mempertahankan, meningkatkan dan terus menjaga kelestarian lingkungan dan keutuhan kawasan kaldera Toba.

Jika kita tidak segera melakukan pembenahan menyeluruh dalam kurun waktu dua tahun ke depan, tidak tertutup kemungkinan status Global Geopark terancam dicabut.

Bila ini terjadi, kepercayaan dunia terhadap kita sebagai bangsa akan terkikis. Sebab kita bakal dinilai tidak konsisten dengan apa yang kita ajukan hingga Kaldera Toba mendapat pengakuan dan perhatian dunia.

Badan di bawah Langsung Presiden

Pada sisi lain, Danau Toba yang terbentuk karena letusan hebat Gunung Toba pada 74.000 tahun lalu, bukan hanya memiliki Keindahan alam yang memesona tetapi juga menjadi kawasan penelitian bagi para ahli geologi dunia.

Oleh karena itu, Sanggam Hutapea juga mendorong Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) lebih berperan  melakukan penelitian dan riset  di kawasan itu.

Pengembangan Kawasan Danau Toba (KDT) yang telah mendapat sertifikat sebagai UNESCO Global Geopark (UGG) menjadi destinasi wisata dunia membutuhkan strategi dan kebijakan yang tepat supaya pembangunan pariwisata Danau Toba merata di kawasan Danau Toba.

Sanggam Hutapea berpandangan akan lebih baik jika pengelolaan dan pengembangan kawasan Danau Toba menjadi satu badan yang bekordinasi dengan kepala–kepala daerah di Kawasan Danau Toba dalam rangka membangun sarana dan infrastruktur yang merata dan badan itu bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

DPR harus memberikan perhatian serius ke kawasan Danau Toba setelah Unesco beri kartu kuning akibat minimnya aksi sejak ditetapkan sebagai Global Geopark 2020.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News