Respons Sanggam Hutapea Setelah Unesco Beri Kartu Kuning untuk Kaldera Toba, Simak
“Melalui badan yang bertanggungjawab langsung pada Presiden maka pengelola dan pengembangan kawasan Danau Toba tidak lagi diwarnai ego masing masing kepala daerah, Bukan seperti Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) yang ada saat ini hanya mengelola kawasan pariwisata terbatas saja, tegas Sanggam.
Sanggam menyarankan untuk memicu percepatan pengelolaan dan pengembangan kawasan Danau Toba, yakni melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan perusahaan perusahan besar untuk berkontribusi langsung ke kawasan Danau Toba melalui penyaluran corporate social responsibility (CSR).
“Dengan CSR dari BUMN BUMN ini akan banyak hal yang dapat ditangani langsung, khususnya neningkatkan kualitas sarana fasilitas umum, pendidikan dan pelestarian alam di sekitar kawasam Danau Toba. Kolaborasi lintas sektoral dengan seluruh elemen masyarakat sangat penting," tegas Sanggam Hutapea.
Sanggam mengingatkan mempertahankan status Kaldera Toba di Unesco butuh kerja keras dan dukungan dari berbagai pihak.(fri/jpnn)
DPR harus memberikan perhatian serius ke kawasan Danau Toba setelah Unesco beri kartu kuning akibat minimnya aksi sejak ditetapkan sebagai Global Geopark 2020.
Redaktur & Reporter : Friederich Batari
- Usut Tuntas Kasus Penembakan Polisi di Solok Selatan: Menunggu Implementasi Revolusi Mental Polri
- DPR Dukung Penuh Menko Polkam Lindungi Pelajar dari Judi Online
- Sebanyak 96 Mahasiswa Presentasikan Hasil Riset di Knowledge Summit
- Cucun Hadiri Kolaborasi Medsos DPR RI dengan Masyarakat Digital di Lembang
- SHP Pemprov Bali Belum Dicoret dari Daftar Aset, Wayan Sudirta DPR Minta Penjabat Gubernur Taati Hukum
- Melly Goeslaw: Revisi UU Hak Cipta Solusi Hadapi Kemajuan Platform Digital