Respons Sultan DPD RI Tentang Penerapan Ekosistem Logistik Nasional

Melalui NLE, pemerintah mengatur adanya penghematan ongkos dan waktu pengiriman logistik dengan penyederhanaan dari empat kegiatan yang ditransformasikan secara digital.

Keempatnya adalah penebusan delivery order (DO) dan persetujuan pengeluaran petikemas (SP2) yang dilakukan secara online dengan perkiraan efisiensi Rp 402 miliar per tahun serta pemesanan truk melalui e-trucking dengan penghematan Rp 975 miliar per tahun.

Efisiensi waktu yang ditimbulkan setelah ada layanan DO dan SP-2 online mencapai 91 persen, sedangkan e-trucking menghemat waktu 50 persen.

Kemudian, penyampaian dokumen dan pemeriksaan Bea Cukai serta Karantina melalui single submission serta single joint inspection yang akan menghemat Rp 85 miliar per tahun. Layanan ini juga mengefisienkan waktu sampai 35-56 persen.

Terakhir, pengangkutan kapal atau bongkar muat dengan single submission yang dapat menghemat ongkos Rp 60 miliar per tahun. Efisiensi logistik ini tidak hanya akan menghemat ongkos secara material. Melainkan juga terjadi penghematan waktu proses pengurusan izin hingga 74 persen.

Menurut Sultan, Kepulauan Indonesia terletak di titik pertemuan jalur komunikasi dunia antara Samudra Pasifik dan Samudra India serta antara Benua Asia dan Benua Australia.

Secara internasional, menurut Sultan, Indonesia ada di posisi strategis, terutama dalam bidang ekonomi dan militer. Posisi silang tersebut juga menjadi pintu Indonesia dalam pembangunan ekonomi karena akses ke pasar dunia terbuka dengan luas.

“Jadi rencana pemerintah mengintegrasikan delapan pelabuhan akan memaksimalkan keuntungan demografis yang dimiliki. Dan, sudah waktunya mengembalikan kejayaan kita sebagai negara maritime,” kata Sultan.(fri/jpnn)