Respons Sultan DPD RI Tentang Rencana Pembangunan Calon IKN Baru

Bagi SBN sapaan –Sultan Najamudin-persoalan ekologis dari kepadatan penduduk, ketimpangan sosial, dan kesenjangan ekonomi di DKI Jakarta adalah masalah utama. Hanya saja, menurut Sultan, tetap harus mempertimbangkan kondisi yang ada secara objektif, cermat dan holistik.

Sultan menyarankan agar porsi belanja sosial dalam APBN harus tetap menjadi prioritas utama untuk kepentingan menjaga pertumbuhan ekonomi.

"Seharusnya dalam situasi ekonomi yang lesu dan di tengah ketidak pastian, maka fokus anggaran kita harus tetap kepada penanganan Covid-19 sekaligus mengantisipasi pada dampak sosial dan ekonomi masyarakat,” ujar Sultan.

Sultan juga mengingatkan untuk mempertimbangkan penundaan terhadap pembangunan istana kepresidenan di Ibu kota Negara yang baru.

“Melalui anggaran yang terbatas, pemerintah seharusnya bisa menggenjot konsumsi dalam negeri, salah satu caranya dengan memperbesar belanja sosial,” ujar Sultan.

Pandemi Covid-19 di Indonesia telah berujung pada krisis sosial-ekonomi yang dampaknya dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok 40 persen masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah. 

“Jadi untuk menangani krisis tersebut, pemerintah juga harus memastikan keuangan negara tetap menjamin program-program dalam jaring pengaman sosial-ekonomi agar tetap berjalan seperti selama ini,” kata Sultan.

Eks Wakil Gubernur Bengkulu ini mengatakan uang dari penundaan membangun fasilitas ibu kota baru bisa digunakan untuk mempercepat pengurangan kemiskinan dengan meningkatkan produktivitas sektor pertanian serta industri dengan pusat pengembangannya berbasis diseluruh daerah.