Respons Sultan Tentang Temuan Dugaan Penyimpangan Anggaran Dana Otsus Papua

Pasalnya, potensi kebocoran atau penyalahgunaan anggaran istimewa itu sangat besar. Dampaknya akan sangat jelas terlihat, kata dia, yakni tingkat kesejahteraan, pembangunan dan mutu pendidikan masyarakat di Bumi Cendrawasih tidak akan berdampak kepada pembangunan jika dana tersebut menjadi Bancakan para oknum disana.

"Potensi kebocoran dana otsus Papua sudah pernah disoal oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) terutama dulu waktu terjadi gizi buruk di Kabupaten Asmat sempat dijadikan kasus luar biasa. tentu kita tidak ingin ada satu rupiah penggunaan dana Otsus yang tidak bisa dipertanggungjawabkan,” katanya.

Atas dasar ditemukannya penyelewengan itu, pemerintah telah mengirimkan surat ke DPR meminta adanya perubahan sejumlah pasal yang terkait dengan penggunaan anggaran dana otsus Papua.

“Kita mendukung seluruh pihak penegak hukum untuk bertindak dan memberantas korupsi disana sampai ke akar-akarnya. Dan selain kepada Kepolisian serta Kejaksaan saya pun meminta KPK untuk dapat memperhatikan masalah ini. Harus ada efek jera kepada setiap tindak-tanduk yang terbukti merugikan negara dan hajat hidup orang banyak,"  tutupnya.(fri/jpnn)