Respons Terbaru Dasco Soal Calon Panglima TNI Pengganti Marsekal Hadi

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyebut pihaknya sampai kini belum menerima surat dari istana tentang pergantian Panglima TNI.
"Sampai saat ini kami belum menerima berita itu dan belum menerima surat (tentang pergantian Panglima TNI, red)," kata Dasco, Selasa (22/6) saat ditanya terkait pengganti Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto yang akan memasuki masa pensiun pada akhir 2021.
DPR, kata legislator Fraksi Partai Gerindra itu, saat ini lebih memilih fokus mengurusi penanggulangan COVID-19 dan enggan mengomentari lebih lanjut soal pergantian Panglima TNI.
"Kami dari DPR belum bisa komentar jauh. Kami sedang fokus pada lonjakan COVID-19 yang tinggi," beber Dasco.
Ketika disinggung kriteria sosok Panglima TNI ke depan, pria kelahiran Jakarta itu juga tidak mau berspekulasi. Toh, urusan penunjukan orang nomor satu di militer ialah hak prerogatif Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).
"Ya kami tahu hak proregatif presiden seperti seperti apa," tutur dia.
Wacana pergantian panglima TNI mulai bergulir seiring bakal pensiunnya Marsekal TNI Hadi Tjahjanto pada akhir 2021 ini.
Anggota Komisi I DPR RI Effendi Simbolon mengatakan pemilihan panglima harus mempertimbangkan kebutuhan TNI saat ini dan ke depan.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad memberikan tanggapan terkait perkembangan calon Panglima TNI pengganti Marsekal Hadi Tjahjanto. Begini penjelasannya.
- Langkah Andhika Satya Pangarso Diharapkan Menginspirasi Anak Muda
- Dukung Kolaborasi Kementerian Imipas-Polri Berantas Narkoba di Lapas, Sahroni: Perlu Gebrakan!
- DPR RI dan Media Berkolaborasi Dorong UMKM di Jawa Barat, Begini Respons Desi Ratnasari
- Slamet Ariyadi DPR: Lemhanas Perlu Merevitalisasi Pembelajaran dan Pemahaman Ideologi Pancasila
- Luhut Dasco
- 11 Rekomendasi Penyelesaian Honorer, Pemerintah & DPR RI Perlu Mendengar