Restu Jokowi Diakui Menjadi Penentu Sosok Ketum Golkar Mendatang
jpnn.com, JAKARTA - Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Andi Sinulingga mengakui Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi figur penting guna menentukan sosok ketua umum (ketum) partai berlambang pohon beringin yang ditentukan melalui Musyawarah Nasional (Munas).
"Saya yakin bahwa restu Pak Jokowi penting. Penting juga Golkar, penting buat Jokowi," kata Andi ditemui awak media di Jakarta Selatan, Minggu (7/7).
Di sisi lain, kata Andi, Jokowi turut membutuhkan Partai Golkar menyambut pemerintahan ke depan. Terutama untuk mengawal setiap kebijakan pemerintah di parlemen agar tidak menuai halangan.
BACA JUGA: Burhanuddin Muhtadi: Restu Jokowi Tentukan Sosok Ketum Golkar ke Depan
"Dia (Jokowi) pasti cari orang yang bisa dipercaya, menjaga keseimbangan antara PDIP, Golkar dan partai lain. Saya kira dia butuh orang seperti itu," ucap Andi.
Sebelumnya, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menilai Jokowi menjadi sosok kunci yang akan menentukan Ketum Golkar setelah Munas. Tokoh yang maju calon Ketua Umum Golkar, kata dia, wajib mengantungi restu Jokowi jika ingin terpilih.
"Siapa pun yang menang di Munas mendatang, sangat ditentukan apakah si calon memiliki restu dari kekuasaan atau tidak," kata Burhanuddin.
Dalam analisis Burhanuddin, dua nama caketum Golkar yang diperkirakan maju yakni Airlangga Hartarto dan Bambang Soesatyo. Hingga saat ini, keduanya memiliki hubungan baik dengan penguasa.
Andi menilai Jokowi turut membutuhkan Partai Golkar menyambut pemerintahan ke depan untuk mengawal setiap kebijakan pemerintah di parlemen agar tidak menuai halangan.
- Bukan Menyalahkan Prabowo soal PPN 12 Persen, Deddy Singgung Rezim Jokowi
- Paket Insentif Ekonomi dari Pemerintah Jadi Angin Segar bagi Industri Otomotif
- Deddy PDIP Yakin Pemberedelan Pemeran Lukisan Yos Suprapto Bukan Perintah Prabowo, Lalu Siapa?
- Pemberedelan Lukisan Yos Suprapto, Bonnie PDIP Singgung Prabowo, Tidak Mungkin
- Versi Legislator PDIP, PPN 12 Persen Masih Bisa Diubah Pemerintahan Prabowo
- Jawab Tudingan, Dolfie PDIP Bilang Aturan PPN 12% Diinisiasi Pemerintahan era Jokowi