Retribusi Ancam Bisnis Angkutan Gulung Tikar

JAKARTA - Organisasi Angkutan Darat (Organda) DKI Jakarta mendesak pemerintah untuk menghapus semua retribusi dan pajak atas angkutan umum. Hal ini sebagai kompensasi atas kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

"Saya minta retribusi trayek, KIR dan penggunaan terminal nihil. Bunga bank investasi, PPN, PPh, di nol kan," ujar Ketua Organda DKI Jakarta, Sudirman saat rapat bersama Komisi B DPRD DKI di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (27/6).

Menurutnya, kenaikan tarif angkutan umum sebesar 50 persen yang diusulkan Pemprov DKI masih belum mampu menutupi biaya operasional. Berdasarkan hitungan Organda, angka ini masih sangat jauh dari cukup.

"Hitungan saya untuk bus kecil itu harusnya 5200, bus sedang 4200 dan bus besar 4500," papar Sudirman.