Reuni 212 Kegiatan Politik, Sebaiknya Bawaslu Mengawasinya
jpnn.com, JAKARTA - Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Syarief Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno menyatakan, Reuni Akbar 212 merupakan aktivitas politik. Analis politik itu mengatakan, ada mobilisasi massa untuk mengikuti aksi yang akan digelar di Monas, Jakarta Pusat, Minggu (2/12) itu.
"Selain itu, isu yang diangkat juga politis, karena ingin mengawal dan menegakkan keadilan umat Islam dan seterusnya, saya kira itu politis," ujar Adi kepada JPNN, Sabtu (1/12).
Namun, direktur eksekutif Parameter Politik Indonesia itu menilai Reuni 212 belum bisa dikatagorikan kegiatan kampanye. "Karena ada komitmen tak bawa atribut partai, calon presiden, calon anggota legislatif, tak menyampaikan visi misi dan tak meminta dukungan pencalonan," ucapnya.
Meski demikian, Adi mendorong Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) ikut mengawasi Reuni Akbar 212. Tujuannya demi mengetahui ada atau tidaknya motif kampanye dalam Reuni 212.
"Sangat perlu Bawaslu jemput bola ke bawah untuk mengawasi kegiatan 212 apakah ada motif kampanye politik atau tidak. Penting kehadiran Bawaslu untuk itu semuanya," pungkas Adi.(gir/jpnn)
Pengamat politik Adi Prayitno mengatakan menilai Reuni Akbar 212 merupakan aktivitas politik.
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Bawaslu DKI Didesak Tindaklanjuti Dugaan Aliran Dana Judol ke Tim Kampanye Paslon
- Bagja: Bawaslu Tangani 137 Permohonan Sengketa Paslon Pilkada
- Bawaslu DKI Jakarta Telusuri Dugaan Pengurus RT dan LMK di Cilincing Terlibat Politik Praktis
- Puadi Instruksikan Jajaran Bawaslu di Daerah Jangan Pelit Informasi ke Pengawas TPS
- Simak, Hasil Penelusuran Bawaslu Presiden Berkampanye di Pilkada Jateng
- Pemenangan RIDO Bentuk Tim Reaksi Cepat Buntut Perusakan APK