Revaluasi Barang Milik Negara: Memperkuat Transparansi dan Optimalisasi Aset Negara

jpnn.com, JAKARTA - Berapa nilai aset tetap kita? Sebuah pertanyaan sederhana yang sulit dijawab pada 10 tahun yang lalu.
Kalau saat ini kita bisa dengan penuh percaya diri menyatakan nilai aset tetap pemerintah pusat sebesar Rp 7.272 triliun, hal itu adalah buah dari proses revaluasi sebagai bagian dari reformasi pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di Indonesia.
Revaluasi BMN merupakan salah satu langkah strategis pemerintah untuk memperbaiki tata kelola aset negara.
Dalam konteks pengelolaan keuangan dan kekayaan negara, revaluasi bukan sekadar pembaruan data aset, tetapi juga langkah krusial yang berdampak langsung pada efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan BMN.
Melalui penilaian ulang ini, pemerintah bisa lebih memahami potensi kekayaan negara dan menggunakan aset-aset tersebut secara lebih produktif.
Banyak BMN bertahun-tahun yang lalu kini telah mengalami perubahan nilai yang signifikan, terutama BMN yang berkaitan dengan tanah, bangunan, dan infrastruktur.
Nilai yang awalnya tercatat di pembukuan seringkali jauh tertinggal dari harga pasar terkini karena nilai aset itu sudah tidak lagi mencerminkan kenyataan.
Misalnya, tanah yang dulunya dibeli dengan harga rendah di daerah pinggiran kota kini mungkin telah melonjak nilainya seiring dengan perkembangan ekonomi dan urbanisasi.
Revaluasi Barang Milik Negara merupakan salah satu langkah strategis pemerintah untuk memperbaiki tata kelola aset negara
- Wamen Todotua Pasaribu Dorong Investasi Energi Terbarukan di Indonesia
- Martin Manurung DPR Minta Pemerintah Segera Selesaikan Konflik Antara PT TPL dan Masyarakat Adat
- Gubernur Jateng Ahmad Luthfi Dorong Perbaikan Jalan Dikebut Dalam Dua Pekan
- Pengamat Ingatkan Pemerintah Jangan Salah Pilih Pemimpin dan Dewas Danantara
- Perluas Jangkauan, Pemerintah Diminta Gencarkan Sosialisasi Cek Kesehatan Gratis
- Aktivis 98 ITB Khalid Zabidi: Dasco, Pimpinan DPR yang Aspiratif dan Proaktif