Review Laporan Kinerja Instansi, KemenPAN-RB Gandeng BPKP

jpnn.com - JAKARTA--Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) untuk kali pertamanya melakukan review laporan kinerja instansi pemerintah bersama Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP).

Ini menjadi bagian terpenting dalam proses pengawasan dan akuntabilitas instansi pemerintah, karena antara keuangan dan kinerja diintegrasikan menjadi satu sistem yang utuh dan direview oleh BPKP.

“Kami menunggu proses ini lama bahkan sampai 10 tahun. Karena baru kali pertama, kami pasti akan melakukan perbaikan-perbaikan di tahun-tahun mendatang,” ujar Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Muhammad Yusuf Ateh, pada acara review laporan kinerja instansi pemerintah di Jakarta, Kamis (28/5).

MenPAN-RB Yuddy Chrisnandi mengatakan, kondisi kinerja dan keuangan yang saat ini sedang direview, akan diperluas ke pemerintah daerah sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dan juga sesuai Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara.

Dijelaskan, laporan tidak saja mengenai keuangan, tapi juga kinerja aparatur sipil negara yang otomatis berpengaruh ke instansinya. Dimulai dari penyerahan laporan pemerintah pusat yang kemudian akan diikuti pemerintah daerah ke depannya.

“Dengan adanya laporan akuntabilitas, sistem dapat benar-benar dijalankan dengan baik,” imbuhnya.

Ditambahkan, laporan kinerja instansi ini merupakan tradisi baru untuk meningkatkan mutu pemerintahan.  Seperti yang sering didengungkan oleh pemerintahan Kabinet Kerja, bahwa reformasi birokrasi harus ada standardisasi dan ukurannya.

“Tidak boleh abu-abu! Parameter keberhasilan penataan pengelolaan pemerintah adalah pemerintahan yang zero tolerant dan maksimum professionalism,” tegas Yuddy. (esy/jpnn)