Revisi APBN 2011 Bakal Hambat Perbaikan Sekolah

"Karena kalau tidak begitu, jika masuk ke DIPA (Daftar Isi Pelaksanan Anggaran) akan repot lagi urusannya,” terangnya.

Karenanya Sanusi mengimbau Kemenkeu agar memberikan penambahan waktu untuk program ini. Sebab, proses rehabilitasi sekolah sifatnya darurat dan mendesak, meskipun di dalam aturan mainnya memang tidak diperbolehkan.

“Jangka waktu perbaikan sekolah ini sudah mepet sekali. Kami berjanji akan mengawal prosesnya agar tidak ada masalah dengan aparat penegak hukum.  Bahkan, BPKP juga akan menyiapkan tim khusus untuk mengawal proses rehabilitasi sekolah ini asalkan harus dapat persetujuan dari Menkeu,” tegas Ahmad. (cha/jpnn)