Revisi APBN, DPR: Alihkan Anggaran Untuk Memerangi Covid-19
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Syarief Abdullah Alkadrie mengatakan perlu langkah cepat dalam menghadapi situasi darurat virus corona atau Covid-19 sekarang ini.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nasional Demokrat (Nasdem) itu menegaskan karena Indonesia tidak melalukan lockdown, tetapi harus ada kebijakan strategis untuk menghadapi wabah.
Dia menyarankan salah satu jalan yang bisa diambil pemerintah adalah melakukan revisi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk mengalihkan pembiayaan di beberapa sektor ke bidang kesehatan dalam upaya memerangi Covid-19.
“Karena sekarang memang darurat. Saya kira harus lebih cepat melakukan revisi APBN untuk mengalihkan beberapa sektor. Misalnya, mengutamakan anggaran untuk sektor kesehatan,” kata Syarief saat dihubungi JPNN.com, Jumat (27/3).
Dia menegaskan perlindungan terhadap tenaga medis dan masyarakat harus diutamakan. Karena itu, alat pelindung diri terutama untuk tenaga medis yang kekurangan harus bisa terpenuhi.
“Ini penting, tenaga medis harus prioritas utama sehingga APD harus cukup tersedia. Jangan sampai tidak,” ungkap legislator Daerah Pemilihan (Dapil) I Kalimantan Barat (Kalbar) ini.
Selain itu, kata dia, juga untuk meningkatkan ketersediaan tempat-tempat penampungan pasien bila terjadi lonjakan masyarakat yang terkena Covid-19. “Dari sekarang harus dipersiapkan. Kita tidak melakukan lockdown, tetapi harus ada kebijakan lain yang strategis,” katanya.
Oleh karena itu, kata dia, salah satu hal yang harus dilakukan DPR dan pemerintah ialah merevisi APBN dengan cepat sehingga anggaran bisa dialokasikan untuk hal-hal penting di sektor kesehatan.
Menurut Anggota DPR Syarief Abdullah Alkadrie, salah satu jalan yang bisa diambil pemerintah adalah melakukan revisi APBN untuk mengalihkan pembiayaan di beberapa sektor ke bidang kesehatan dalam upaya memerangi Covid-19.
- Ahmad Yohan DPR Minta Pemerintah Bergerak Cepat Atasi Wabah PMK Sapi
- Sikapi PSN PIK 2: Ahmad Yohan DPR: Negara Jangan Kalah
- Kasus Virus HMPV Ditemukan di Indonesia, Ada yang Anak-anak
- Kaleidoskop: Penegakan Hukum Indonesia Tahun 2024
- Realisasi APBN untuk Subsidi BBM hingga Listrik 2024 Capai Rp 434,3 Triliun
- DPR-Pemerintah Sepakat BPIH 2025 Sebesar Rp 89,4 Juta, Turun Dibandingkan 2024