Revisi Keppres 80/2003 Ditanggapi Positif

Hanya saja mantan Gubernur Jawa Tengah ini menegaskan bahwa Depdagri bukanlah intansi yang berwenang dalam hal itu karena pembahasannya ada di Bappenas. Namun demikian dikatakan pula oleh Mardiyanto, sebenarnya jika kalau memang diperlukan dan mendesak, sudah ada pembenaran untuk penunjukan langsung. “Supaya tidak terjadi kelambatan ya kalo itu (penunjukan langsung) perlu dilakukan, ya sebaiknya di lakukan. Sepanjang tidak KKN, ya jalankan,” imbuhnya.

Selain itu Mardiyanto juga mengatakan, pemerintah mengharapkan realisasi APBD 2009 di seluruh daerah juga dipercepat. “Karena memang kondisinya sudah mendesak. Untuk program 2009, harapan kita Maret sudah kontrak fisik,” tandasnya.(ara/jpnn)