JPNN.com 
Revisi Permenhub Tak Mengatur Ojek Online
jpnn.com - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan revisi Permenhub 32 Tahun 2016 hanya membahas angkutan roda empat dan berbasis aplikasi.
Permenhub tersebut kata Budi tidak mengatur termasuk ojek online.
Hal ini disampaikan Budi saat ditanya apakah ojek online akan diatur dalam Permenhub, atau merevisi UU No. 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ).
Mengingat belum ada payung hukum untuk angkutan roda dua.
"Nggak, nggak, jadi itu sesuatu yang berbeda. Ini (revisi Permenhub) kan hanya mengatur roda empat dan online," kata Budi di kompleks Istana Negara, Kamis (30/3).
Sementara roda dua, katanya, memang belum diatur sebagai angkutan umum baik di UU maupun Permenhub.
Sehingga, khusus ojek online diserahkan kewenangannya kepada daerah tempat mereka beroperasi membuat payung hukum.
"Kami segera menyerahkan kewenaan itu kepada daerah, untuk mengatur secara mandiri," tegas dia.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan revisi Permenhub 32 Tahun 2016 hanya membahas angkutan roda empat dan berbasis aplikasi.
- 134 Perwira PIP Semarang Ikut Pelantikan Terpadu Kemenhub 2024
- Poltekpel Banten Buka Sipencatar Non-Ikatan Dinas Diklat Pelaut Tingkat III, Buruan Daftar!
- Penyesuaian Tarif di KM 131 Ditunda, Ketua Gapasdap: Semoga Tidak Memakan Waktu Lama
- Penggunaan Rem ABS di Sepeda Motor Bisa Diatur dalam Peraturan Menteri
- Sukarelawan Harap Program Traktiran RIDO Bisa Membantu Pengemudi Ojek Online
- Ditjen Hubdat Gelar FGD Penyusunan Pedoman Teknis Retribusi Pengendalian Lalin & Launching Pilot Project
.jpeg)
