Revisi Perpres 191/2014 Penting Mengatur Soal BBM Bersubsidi Secara Terperinci
jpnn.com - JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Persaudaraan Aktivis dan Warga (Pandawa) Nusantara Faisal Anwar menyoroti revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191/2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.
Dia menilai revisi penting mengatur secara terperinci hal-hal terkait pendistribusian BBM bersubsidi, agar tepat sasaran.
"Revisi harus memperjelas proses pengalokasian, pendistribusian, penjualan sampai harga di tingkat pengguna,” ujar Faisal di Jakarta, Rabu (30/11).
Faisal menyatakan pandangannya pada diskusi mengangkat tema 'Sosialisasi Penyaluran BBM Subsidi dengan Program Subsidi Tepat’ yang digelar di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan.
Menurutnya, pengalokasian juga termasuk nilai subsidi dan jumlah BBM yang diberikan subsidi.
“Harga adalah unsur yang harus dimasukan (ke dalam revisi Perpres 191) agar masyarakat mendapatkan kepastian harga,” ucapnya.
Faisal juga mengatakan revisi Perpres 191 penting memberi kepastian siapa saja yang berhak menerima BBM bersubsidi.
“Pemerintah harus berani mengambil kebijakan dan mengeksekusi program yang berpihak kepada rakyat, salah satunya adalah program subsidi yang tepat,” katanya.
Revisi Perpres 191/2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM, penting mengatur soal BBM bersubsidi.
- Pemerintah Tetap Berikan Subsidi BBM, tetapi Ini Penerimanya
- Pertamina Apresiasi Dukungan Pemerintah Atas Pembayaran Dana Kompensasi BBM Triwulan II 2024
- DPR Buka Suara soal Pelarangan BBM Bersubsidi untuk Ojol, Oh Ternyata
- Modus Pencurian BBM Bersubsidi di Bali Bikin Geram
- Ipda Rudy Soik Pengungkap Kasus Mafia BBM Dipecat, Ini Penjelasan Polda NTT
- Dana Kompensasi BBM Triwulan I 2024 Terbayarkan, Pertamina Apresiasi Dukungan Pemerintah