Revisi PM 32 Berbanding Lurus Dengan Keselamatan
jpnn.com - Divisi Pengaduan dan Hukum Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sularsi berkomentar terkait revisi PM Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016.
Dia mengatakan, adanya peraturan menteri itu akan memberikan satu kesetaraan atau suatu keadilan bagi para pelaku transportasi.
Pasalnya tidak adil bila suatu perusahaan mati akibat transportasi online memberikan harga murah.
"Tapi setidaknya adanya satu persaingan sehat antara transortasi regional ataupun transportasi online. Karena tarif murah melakukan promo terus mengakibatkan kompetitornya mati. Ini tidak dapat dibenarkan," ujar perempuan yang akrab disapa Larsi kepada JawaPos.com, Rabu (22/3).
Larsi menambahkan, adanya peraturan itu juga akan memberikan kepastian jaminan keamanan kepada konsumen. Pasalnya saat ini dengan tarif murah perusahaan transportasi berbasis aplikasi tidak mementingkan keselamatan penumpang ataupun pengemudi.
Sehingga menurutnya, masyarakat jangan hanya melihat dari sisi murahnya saja tanpa mengedepankan keselamatan terhadap dirinya sendiri.
"Karena bagi kami transportasi ini harus memberikan keselamatan dan keamanan untuk konsumen dan pengendaranya. Dari sisi transportasi online belum ada keamanan dan kesalamatannya, misalnya saya pernah menggunakan transporatasi online dan ban-nya itu sangat tidak layak. Sehingga menganggu keselamatan dari penumpang," papar Larsi.
Sebelumnya, Revisi Peraturan Menteri (PM) Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek akan segera diberlakukan pemerintah pada April 2017.(cr2/JPG)
Divisi Pengaduan dan Hukum Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sularsi berkomentar terkait revisi PM Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016.
Redaktur & Reporter : Yessy
- 134 Perwira PIP Semarang Ikut Pelantikan Terpadu Kemenhub 2024
- Poltekpel Banten Buka Sipencatar Non-Ikatan Dinas Diklat Pelaut Tingkat III, Buruan Daftar!
- Penyesuaian Tarif di KM 131 Ditunda, Ketua Gapasdap: Semoga Tidak Memakan Waktu Lama
- Penggunaan Rem ABS di Sepeda Motor Bisa Diatur dalam Peraturan Menteri
- Ditjen Hubdat Gelar FGD Penyusunan Pedoman Teknis Retribusi Pengendalian Lalin & Launching Pilot Project
- Kemenhub Gelar Sosialisasi Penerapan UNCLOS 1982