Revisi PP 109/2012 Dinilai Akan Memicu Maraknya Rokok Ilegal

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti Jakarta Trubus Rahadiansyah mengatakan dorongan larangan total iklan dan promosi rokok yang menjadi bagian revisi PP 109/2012 akan memukul semua lini industri hasil tembakau (IHT), termasuk para petani.
Menurut dia, petani tembakau selama ini menjadi korban dari polemik mengenai IHT di tingkat elit.
Padahal, aktivitas pertanian mereka sudah dilakukan secara turun-temurun.
Petani tembakau, kata Trubus, tidak dapat serta-merta beralih profesi ke pekerjaan lain,yang bukan keahliannya.
"Pokoknya dilarang tetapi solusi bagi petani tembakau dan buruh rokok tidak ada,” tegas Trubus, Selasa (27/4).
Selama ini, IHT merupakan salah satu sektor yang diatur dengan kebijakan yang sangat ketat. Beberapa di antaranya bahkan cenderung memukul.
Dia menilai, pemerintah akan berhitung sangat keras saat mewacanakan revisi PP 109/2012. Setidaknya ada beberapa alasan yang membuat revisi PP 109/2012 tidak relevan dilakukan.
Pertama, pemerintah sedang memiliki fokus yang lebih penting, yakni penanganan pandemi COVID-19 yang sampai saat ini belum berakhir.
Selama ini, industri hasil tembakau (IHT) merupakan salah satu sektor yang diatur dengan kebijakan yang sangat ketat. Beberapa di antaranya bahkan cenderung memukul.
- Bea Cukai Tegal Sita Rokok & Miras Ilegal Sebanyak Ini di Rest Area Tol Pejagan-Pemalang
- Lewat Ekspansi Ekspor Produk Tembakau Inovatif, Sampoerna Dukung Pertumbuhan Ekonomi
- Adopsi FCTC di RI Dinilai Tak Relevan karena Indonesia Negara Produsen Tembakau
- Bea Cukai Probolinggo Musnahkan Barang Hasil Penindakan Sepanjang 2024, Ada Rokok
- Sampoerna Dukung Pertumbuhan Ekonomi melalui Ekspansi Ekspor Produk Tembakau Inovatif
- Bea Cukai Jateng DIY Tindak 32 Juta Batang Rokok Ilegal Senilai Rp 45,34 M dalam 2 Bulan