Revisi UU ASN, Begini Harapan Zudan Arif Fakrulloh

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Korpri Zudan Arif Fakrulloh menyampaikan harapannya terkait revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau UU ASN.

Zudan menegaskan revisi UU ASN harus dapat menyehatkan ekosistem birokrasi sehingga bebas dari intervensi politik.

"Revisi ini perlu dibangun ekosistem birokrasi yang sehat," tegas Zudan dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Panitia Kerja Revisi UU ASN Komisi II DPR, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (29/6).

Zudan menegaskan bahwa para ASN pengin bekerja profesional tanpa adanya tekanan politik.

"Kami di ASN ingin bekerja profesional namun ekosistem di luar terjadi kriminalisasi birokrasi, tekanan politik. Saya pernah jadi pj (penjabat) gubernur Gorontalo, terasa betul ASN di sana terbelah," kata direktur jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri, itu.

Dia mengatakan bagi para ASN khususnya di daerah, karier mereka tergantung pada "ritual pesta demokrasi" bernama pilkada yang berlangsung tiap lima tahun sekali.

Menurut Zudan, sering terjadi pencopotan jabatan ASN setelah pelaksanaan pilkada.

Dia menegaskan politisasi birokrasi menjadi masalah serius yang harus diatasi, agar tata kelola dan penempatan jabatan ASN lebih baik.