JPNN.com 
Revisi UU IKN Segera Diajukan ke DPR, Ada Perubahan soal Pembiayaan, Hmmm
jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah segera mengajukan draf Revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (RUU IKN) untuk dibahas di DPR RI.
Dengan demikian, pembahasan revisi UU IKN sudah rampung di tingkat pemerintah.
Hal itu disampaikan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa.
"Saya cuma melaporkan bahwa RUU IKN sudah siap untuk dibahas di DPR," kata Suharso saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (6/6).
Suharso menyampaikan Surat Presiden (Surpres) terkait revisi UU IKN bakal diserahkan ke DPR RI pada pekan depan.
Walakin, dia enggan memberi bocoran tentang poin-poin krusial yang disepakati pemerintah dalam revisi tersebut.
"Belum, nanti anda keluarkan, salah lagi saya. Presiden punya direktur begini-begini, menterinya yang jalankan dong," jawab Suharso.
Sebelumnya, Suharso menyampaikan bahwa revisi UU IKN salah satunya bertujuan agar Otorita IKN Nusantara menjadi lebih lincah dalam membentuk badan usaha.
Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyebut draf revisi UU IKN (RUU IKN) segera diserahkan ke DPR. Salah satu poin utama soal pembiayaan.
- Versi Legislator PDIP, PPN 12 Persen Masih Bisa Diubah Pemerintahan Prabowo
- 5 Berita Terpopuler: Cermati 11 Ketentuan KepmenPAN-RB 634 soal Honorer TMS & Belum Melamar, Ada Jabatan yang Disorot
- Mufida DPR Ingatkan Kemenkes Banyak Mendengar saat Menyusun RPMK
- Novita Hardini Sebut PPN 12 Persen Berdampak pada Akses Pendidikan Berkualitas
- Forkopi Minta RUU Perkoperasian Tak Buru-Buru Disahkan, Banyak Poin Perlu Dibahas
- Mengkaji Wacana Wadah Tunggal KPK Dalam Pemberantasan Korupsi
