Revisi UU KPK Bisa Mengganggu Kepercayaan Publik Terhadap Jokowi

jpnn.com - JAKARTA – Hasil survei Indikator Politik Indonesi menyatakan tingkat kepuasan kepada kinerja Presiden Joko Widodo dalam menjalankan pemerintahan cukup tinggi. Hasil survei menyatakan bahwa masyarakat yang sangat puas dengan kinerja Jokowi 7,4 persen. Yang cukup puas 59,1 persen, yang kurang puas 28,7 persen, tidak puas sama sekali 2,3 persen. Namun, bukan berarti kondisinya akan terus konstan.

“Ketika dikaitkan dengan rencana Revisi UU KPK, kepuasan yang sudah cukup baik ini bisa terganggu jika presiden tidak mengetahui aspirasi publik untuk mempertahankan posisi KPK,” kata peneliti senior Indikator Politik Indonesia Hendro Prasetyo, saat memasparkan hasil survei bertajuk “Revisi UU KPK dan Pertaruhan Modal Politik Jokowi" di Jakarta, Senin (8/2).

Menurut Hendro, mereka yang tahu tentang rencana Revisi UU KPK cenderung memiliki tingkat kepuasan yang lebih rendah terhadap kinerja presiden dibandingkan mereka yang tidak mengetahui.

“Dalam hal pembatasan kewenangan penyadapan, perbandingannya 63 persen : 73 persen dan kewenangan penuntutan 62 persen : 72 persen,” ujarnya.

Patut dicatat, tegas dia, mereka yang tahu cenderung menolak Revisi UU KPK. Sedangkan presiden sampai saat ini belum mengeluarkan sikap resmi atas revisi ini karena rancangannya masih di tangan DPR.

“Jika Revisi UU KPK tetap dilaksanakan dan presiden tidak mengakomodasi aspirasi masyarakat maka tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja presiden berpotensi menurun,” ungkap Hendro.

Ia menambahkan, kelanjutan upaya Revisi UU KPK tidak hanya ditentukan DPR dan partai politik, tetapi juga presiden. Temuan survei menunjukkan bahwa approval rating Presiden Joko Widodo saat ini merupakan yang tertinggi sejak dilantik.

“Artinya, soal Revisi UU KPK, presiden memiliki modal politik besar untuk bersikap independen dalam mengambil keputusan yang diharapkan publik,” ungkapnya.(boy/jpnn)