Revisi UU KPK, Polri dan Kejaksaan Bakal Bersamaan
jpnn.com - JAKARTA - DPR berencana merevisi tiga undang-undang yang mengatur institusi penegak hukum. Tiga UU yang akan direvisi itu adalah tentang KPK, Polri dan Kejaksaan RI.
Menurut Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, Firman Subagyo, revisi ketiga UU itu akan dilakukan secara bersamaan. "Revisi UU KPK nantinya tidak jalan sendiri. Itu nantinya paralel dengan revisi UU Polri dan Kejaksaan," kata Firman di gedung DPR, Senayan Jakarta, Selasa (10/2).
Politikus Partai Golkar itu menambahkan, revisi terhadap UU tiga institusi penegak hukum itu semakin menemukan momentum karena pemerintah juga sudah sudah ancang-ancang merevisi KUHAP. "Pemerintah sudah nyatakan siap merevisi UU KUHAP dan setelah itu nantinya disusul revisi UU KUHP," sambungnya.
Sementara rencana revisi atas 2 UU, yakni UU Pembantu Rumah Tangga (PRT) dan UU Otonomo Khusus (Otsus) Papua sampai saat ini masih menjadi tarik ulur. Paslanya, ada perbedaan pandangan antara DPR dengan pemerintah terkait rencana revisi kedua UU itu.
"Terhadap revisi UU PRT, pemerintah telah menyatakan belum siap membahasnya bersama DPR dan DPD. Sementara revisi UU Otsus, pemerintah lebih cenderung lewat ambil affirmative action," ungkapnya.(fas/jpnn)
JAKARTA - DPR berencana merevisi tiga undang-undang yang mengatur institusi penegak hukum. Tiga UU yang akan direvisi itu adalah tentang KPK, Polri
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- 410 Personel Brimob Terima Satya Lencana Dharma Nugraha, Penghargaan Apakah Itu?
- Ada Kontroversi di Kasus Polisi Tembak Siswa SMK, Komnas HAM Angkat Bicara
- IMDE Gelar Kuliah Umum Bertema Tips dan Trik Wawancara Tokoh
- KPK Lanjutkan Penyidikan Kepada Karna Suswandi
- Kementerian LH Tutup Pembuangan Sampah Ilegal di Bekasi
- LBH Semarang Sebut Penembakan Sewenang-wenang oleh Polisi Tidak Bisa Dibenarkan apa pun Alasannya