Revisi UU KPK untuk Meluruskan yang Bengkok
jpnn.com, JAKARTA - Mantan Direktur Penyidikan Kejaksaan Agung Chairul Imam menilai revisi terhadap Undang-Undang KPK sangat diperlukan. Pasalnya, KPK sebagai lembaga pemberantas korupsi masih belum komplet.
Chairul mengatakan, pemberantasan kejahatan secara modern harus melalui dua jalan yakni represif dan preventif. Nah, Chairul menilai KPK selama ini fokus pada penindakan.
“KPK selama ini terlalu menitikberatkan pada pendekatan represif, mengabaikan preventif,” kata Chairul di Jakarta.
Bagi Chairul, koruptor itu harus dapat punishment apapun bentuknya. Namun, KPK juga harus mengakui bahwa upaya mereka selama 17 tahun terakhir tidak menghentikan korupsi.
Menurut dia, hal itu disbabkan tidak adanya prevention efforts alias upaya pencegahan. “Pintu untuk masuk si maling tetap terbuka (bahkan dibuka). Pintu itu bisa ditutup dengan pendekatan preventif,” ujarnya.
Dengan begitu, Chairul mengatakan, revisi UU KPK memang sangat perlu dilakukan. Namun, perubahan UU KPK itu bukan untuk memperlemah tapi untuk meluruskan yang bengkok. (dil/jpnn)
Mantan Direktur Penyidikan Kejaksaan Agung Chairul Imam menilai revisi terhadap Undang-Undang KPK sangat diperlukan. Pasalnya, KPK sebagai lembaga pemberantas korupsi masih belum komplet.
Redaktur & Reporter : Adil
- Hasto dan Yasonna Laoly Dicekal ke Luar Negeri
- Sekjen PDIP Sudah Tersangka, Lalu Bagaimana Sikap KPK soal Harun Masiku? Jawabannya Klasik
- Penetapan Tersangka Hasto Bernuansa Kriminalisasi, Pernyataan Ketua KPK Buktinya
- Hasto Kristiyanto jadi Tersangka, Jokowi: Hehee...
- Hasto Tersangka, Ketua KPK Mengeklaim Punya Alat Buktinya
- Hasto Tersangka Seminggu setelah Jokowi Dipecat PDIP, Apa Kaitannya?