Revisi UU Otsus Papua Diminta Senapas dengan Pancasila

jpnn.com - CIPANAS -- Jelang akhir masa jabatannya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terus memantau perkembangan pembahasan perubahan UU Otonomi Khusus Papua. Revisi undang-undang tersebut kembali dibahas dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Cipanas, Jawa Barat, Jumat, (30/5).
"Pemerintah Pusat telah berkomunikasi dan berkonsultasi serta membahas mengenai hal tersebut dengan pimpinan kedua provinsi tersebut,” ujar Presiden saat membuka rapat terbatas itu.
Revisi UU Otsus Papua itu, kata SBY dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan yang ada di Papua, utamanya untuk meningkatkan kesejahteraan dan keadilan untuk masyarakat Papua.
Selain itu, Presiden juga mengingatkan, proses revisi UU Otsus Papua ini bersifat bottom up dan bisa menjawab tantangan yang ada di Provinsi Papua dan Papua Barat.
"Mari kita pastikan undang-undang apapun sistem yang berlaku di provinsi manapun tetap sejiwa dan tidak bertabrakan dengan kerangka kehidupan bernegara utamanya UUD, sistem bagun bernegara kita NKRI. Kalau lebih dalam lagi, tidak bertentangan dengan Pancasila," tandas Presiden. (flo/jpnn)
CIPANAS -- Jelang akhir masa jabatannya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terus memantau perkembangan pembahasan perubahan UU Otonomi Khusus Papua.
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Hadirkan Poliklinik Women & Children, RS Mitra Keluarga Bekasi Janjikan Layanan Komprehensif
- Berdialog dengan Fadli Zon, Putu Rudana: Seni Budaya Harus Jadi Mercusuar Bernegara
- Sumber Air Bersih Warga Merapi Barat Lahat Hilang Akibat Limbah Tambang
- Kemenhan Tetapkan 787 PNS dan PPPK Jadi Komponen Cadangan, Untuk Apa?
- PPPK juga Menjadi Komcad, Harus Siap Digerakkan Kapan Saja
- Memang, Sulit Percaya Begitu Saja pada Danantara