Revisi UU Parpol Picu Pilkada Semakin Kacau

jpnn.com - JAKARTA - Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Publik (PSHK), Ronald Rofiandri mengatakan, keinginan DPR merevisi UU Pilkada dan UU Parpol untuk mengakomodasi kepentingan Partai Golkar dan PPP dalam pilkada serentak, sebagai langkah keliru dan reaksioner.

"Revisi ini merupakan langkah keliru dan reaksioner terhadap kebuntuan yang dialami dua parpol yang bermasalah. Nanti penyelenggara pemilu akan kembali dihadapkan masalah baru," kata Ronald, dalam keterangannya, Kamis (7/5).

Menurut Ronald, merevisi dan mengganti UU diakui sebagai salah satu aspek kepastian hukum untuk Pilkada. "Namun apa yang dilakukan DPR terlalu berlebihan di tengah masih banyaknya tugas DPR dalam membahas 37 RUU tahun ini," ungkapnya.

Bahkan, kata Ronald, revisi nantinya akan menghadapkan KPU pada persoalan baru. Dia juga melihat revisi bukan lagi dalam konteks perbaikan, namun untuk membuat aspek hukum Pilkada semakin kacau.

"Revisi UU itu terlalu berlebihan karena hanya untuk kepentingan kelompok tertentu," pungkasnya.(fas/jpnn)