Revisi UU Pemilu Dikaitkan dengan Gibran dan Pilkada DKI, PKB Merespons Begini

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi PKB Luqman Hakim merespons adanya pernyataan yang mencurigai Presiden Joko Widodo (Jokowi), bersama partai koalisi punya agenda terselubung di balik perubahan sikap pemerintah atas revisi UU Pemilu dan UU Pilkada.

Menurut Luqman, kecurigaan itu terlalu spekulatif dan mengada-ada. Terlebih mengaitkan penghentian revisi UU Pemilu dan Pilkada dengan upaya menjadikan Gibran Rakabuming Raka sebagai gubernur DKI Jakarta melalui Pilkada serentak 2024.

Walakin, legislator asal Jawa Tengah ini juga tidak bisa melarang orang lain untuk berspekulasi semacam itu.

"Namun, namanya spekulasi atau menduga, siapa pun dan apa pun boleh saja. Ini negeri bebas, tidak ada larangan siapa pun untuk menduga-duga," kata Luqman Hakim di Jakarta, Jumat (12/2).

Menurut Luqman, apabila benar Gibran akan maju di Pilkada DKI Jakarta 2024, itu juga merupakan hak politik yang bersangkutan, dan itu dilindungi konstitusi.

Selain itu, kata sekretaris bidang sosial dan kebencanaan DPP PKB itu, yang bisa menjawab benar tidaknya spekulasi tersebut hanya Gibran serta Presiden Jokowi yang bisa menjawab.

Ditegaskan Luqman, PKB sebagai salah satu partai koalisi pemerintah tidak pada posisi kepentingan menjawab kebenaran kabar tersebut karena partainya punya agenda sendiri terhadap Pilkada 2024, termasuk di DKI Jakarta.

"PKB belum terlalu serius berpikir ke sana, saat ini baru awal 2021, masih jauh menuju 2024," sebut Luqman.