Revisi UU Pemilukada, Pemerintah Diingatkan Konsisten

JAKARTA - Rencana pemerintah untuk merevisi UU Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada), terus mendapat tanggapan dari berbagai pihak. Prof Dr Ramlan Surbakti, guru besar FISIP Universitas Airlangga yang juga mantan anggota KPU, mengingatkan agar pemerintah konsisten atas komitmen bersama mengenai sistem berdemokrasi yang telah disusun di negara ini.

Menurut Ramlan, dulu pun sudah disepakati tentang pemahaman bahwa pemilihan kepala daerah masuk dalam rezimnya pemilu. Bila mengacu pada konstitusi di negara ini yang tertuang dalam UUD, menurutnya, maka penyelesaian sengketa pemilu itu kewenangannya diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (MK). "Makanya selalu saya ingatkan pada berbagai kesempatan, kita semua mesti konsisten, terutama pemerintah," tegasnya saat menghadiri sebuah acara diskusi, di Jakarta, Rabu (23/3).

Ramlan mengaku belum mengetahui persis, apa gerangan yang melatarbelakangi munculnya keinginan untuk mengembalikan penyelesaian pemilukada ke daerah melalui pengadilan tinggi setempat. Sebab setahunya, hak tersebut sebelumnya sudah pernah dilakukan, sebelum MK diperankan untuk menyelesaikan masalah-masalah pemilukada.

Bilapun alasan efektifitas yang menjadi salah satu dasar dirancangnya UU Pemilukada yang nanti akan menganulir kewenangan MK untuk menyelesaikan perselisihan hasil pesta demokrasi di suatu daerah, Ramlan dengan tegas mengatakan tidak sepakat. "Kenyataannya, dalam perjalanannya selama ini, proses penyelesaian sengketa Pemilukada di MK berjalan lancar-lancar saja," tandasnya.