Revisi UU Pilkada Bukan Pertarungan KIH vs KMP

jpnn.com - JAKARTA - Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di DPR, Lukman Edy mengatakan rencana revisi undang-undang pemilihan kepala daerah (UU Pilkada) bukan lagi pertarungan antara Koalisi Merah Putih (KMP) dengan Koaliisi Indonesia Hebat (KIH) tapi masalah untung dan rugi bila revisi dilakukan.

Karena itu, lanjut Wakil Ketua Komisi II DPR itu, dalam memberikan sikapnya, setiap fraksi di DPR akan mempertimbangkan apakah merevisi UU Pilkada menguntungkan atau tidak bagi fraksinya.

"Misal PKB, menguntungkan gak (revisi UU Pilkada), kalau merugikan kami pasti menolak," kata LE di gedung DPR Jakarta, Kamis (28/5).

Dia tekankan lagi pro-kontra revisi UU Pilkada untuk menambahkan pasal tentang pengurus partai politik bersengketa hingga standarisasi anggaran pilkada, bukan lagi persoalan KIH-KMP. Apalagi menurutnya, suasana di DPR belakangan sudah cair.

"Menurut saya tidak ada lagi komposisi KIH-KMP, sudah cair lah ini. Karena PPP sendiri pandangan terpecah, PAN terpecah, PD punya pandangan berbeda soal revisi ini. Jadi saya kira cair lah, tidak ada KMP-KIH," tegasnya.(fat/jpnn)