Revisi UU Pilkada Bukan Pertarungan KIH vs KMP
jpnn.com - JAKARTA - Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di DPR, Lukman Edy mengatakan rencana revisi undang-undang pemilihan kepala daerah (UU Pilkada) bukan lagi pertarungan antara Koalisi Merah Putih (KMP) dengan Koaliisi Indonesia Hebat (KIH) tapi masalah untung dan rugi bila revisi dilakukan.
Karena itu, lanjut Wakil Ketua Komisi II DPR itu, dalam memberikan sikapnya, setiap fraksi di DPR akan mempertimbangkan apakah merevisi UU Pilkada menguntungkan atau tidak bagi fraksinya.
"Misal PKB, menguntungkan gak (revisi UU Pilkada), kalau merugikan kami pasti menolak," kata LE di gedung DPR Jakarta, Kamis (28/5).
Dia tekankan lagi pro-kontra revisi UU Pilkada untuk menambahkan pasal tentang pengurus partai politik bersengketa hingga standarisasi anggaran pilkada, bukan lagi persoalan KIH-KMP. Apalagi menurutnya, suasana di DPR belakangan sudah cair.
"Menurut saya tidak ada lagi komposisi KIH-KMP, sudah cair lah ini. Karena PPP sendiri pandangan terpecah, PAN terpecah, PD punya pandangan berbeda soal revisi ini. Jadi saya kira cair lah, tidak ada KMP-KIH," tegasnya.(fat/jpnn)
JAKARTA - Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di DPR, Lukman Edy mengatakan rencana revisi undang-undang pemilihan kepala daerah (UU Pilkada)
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Ibas Dukung Pembangunan IKN Berbasis Ekosistem lingkungan hidup
- MBG Jadi Top 9 Program Positif Prabowo-Gibran versi LSI Denny JA
- 5 Berita Terpopuler: Pelamar Tahap 2 Membludak, Ratusan Ribu Honorer jadi PPPK Paruh Waktu, tetapi Soal Gaji Tuntas
- Bagaimana Jam Kerja PPPK Paruh Waktu? Pak Taufik Menjawab Tegas
- Resmi, Pemda Mengusulkan Ratusan Honorer jadi CPNS 2024
- Rayakan Hari Pendidikan Internasional, Aplikasi PINTU Gelar Program CSR