Revisi UU Pilkada Dinilai Belum Jawab Persoalan

jpnn.com - JAKARTA - Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Masykurudin Hafidz menilai, sejumlah perubahan yang ditetapkan dalam undang-undang baru hasil revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota, belum menjawab persoalan.

Misalnya terkait sumbangan bagi calon yang meningkat. Dari perseorangan naik dari batas maksimal Rp 50 juta menjadi Rp 75 juta dan badan hukum dari Rp 500 juta menjadi Rp 750 juta.

"Ketentuan ini bukan jalan keluar untuk menciptakan keadilan antarpasangan calon. Justru membuka peluang bagi para penyumbang pihak lain melakukan politik transaksional kepada pasangan calon," ujar Masykurudin, Kamis (2/6).

Apalagi, kata Masykurudin, ketentuan tidak ada batasan sumbangan dari pasangan calon yang menjadi faktor utama perbedaan dana kampanye selama ini, tidak diperbaiki. 

"Jadi berdampak besar terhadap intensitas memengaruhi pilihan pemilih serta berpotensi menyebabkan ketidakadilan antara pasangan calon akan terulang kembali," ujarnya.

Masykurudin juga secara khusus menyoroti pasal 73 dalam undang-undang baru hasil revisi yang disahkan DPR Kamis siang. Menurutnya, sanksi administrasi politik uang berupa pembatalan sebagai pasangan calon, sangat baik. Karena diyakini bakal  berdampak signifikan dengan memunculkan kehatian-hatian dari pasangan calon melakukan politik transaksional. 

"Namun perlu ada mekanisme prosedural yang jelas bagaimana proses penegakan sanksi administrasi ini yang akan dilakukan oleh Bawaslu. Sehingga kepastian hukum terwujud," ujar Masykurudin. (gir/jpnn)