Revitalisasi Monas Dihentikan, Kontraktor Minta Pemprov DKI Bayar Rp 37,8 M
jpnn.com, JAKARTA - PT Bahana Prima Nusantara, selaku kontraktor revitalisasi Monas, tidak keberatan atas penghentian sementara proyek tersebut oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
"Kami tidak ada tuntutan. Kami sebagai pelaksana, disuruh berhenti, kami berhenti. Sambil menunggu aturan apa, kelanjutan apa, instruksi apa, ya kami tunggu," kata Direktur Utama PT Bahana Prima Nusantara Muhidin Shaleh saat dihubungi di Jakarta, Rabu (29/1).
Muhidin mengatakan, pihaknya telah menghentikan pengerjaan proyek itu untuk sementara. Namun, dia belum tahu kapan pengerjaan akan dimulai kembali.
Muhidin mengklaim pekerjaan proyek revitalisasi sudah mencapai 88-90 persen dan ditargetkan selesai pada 15 Februari 2020 sesuai dengan kontrak perpanjangan.
"Kalau memang waktu diberhentikan sementara, pasti nantinya ada akselerasi. Tapi itu nanti. Sementara ini kami menunggu apa yang akan dilakukan, kami tunggu," kata Muhidin.
Kuasa hukum PT Bahana Prima Nusantara Abu Bakar J. Lamatapo mengatakan, sudah ada kontrak antara Pemprov DKI. Nilai yang akan dibayar jika revitalisasi selesai sebesar Rp 50,5 miliar.
"Kalau berhenti berarti bukan sesuatu yang diinginkan satu pihak, karena ada keadaan dari luar, pemerintah pusat, yang penting buat perusahaan sampai di situ, ya bayar sampai situ. Sampai saat ini bayar 75 persen (Rp 37,8 miliar) dari kontrak November sampai Desember (2019)," kata dia.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno meminta revitalisasi Monas dihentikan sementara sampai ada izin dari Komisi Pengarah yang dia ketuai. Lalu, Pemprov DKI setelah berkoordinasi dengan DPRD DKI Jakarta menghentikan sementara revitalisasi tersebut.
PT Bahana Prima Nusantara, selaku kontraktor revitalisasi Monas, tidak keberatan atas penghentian sementara proyek tersebut oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- PT JIP & Disdik DKI Kerja Sama Pemanfaatan Gedung untuk Pembangunan Menara Telekomunikasi
- SIG Bersama Pemprov DKI Merevitalisasi Trotoar di Kawasan Kuningan
- Pemprov DKI Jakarta Minta BUMD jadi Agen Pembangunan
- DPRD dan Pemprov Sepakat Semua SD hingga SMA di Jakarta Gratis Mulai 2025
- Usut Kasus Korupsi di Pemprov DKI, KPK Periksa Pemilik KJPP Wisnu Junaidi dan Rekan
- Bank DKI Disomasi Terkait Pengambilalihan Aset di Jalan Wijaya